Bandung BEDAnews.com
Momentum Hari Pendidikan Nasional harus dimanfaatkan secara betul oleh Jawa Barat, kenapa secara betul, karena anggaran untuk pendidikan itu besar, 20 Persen dari total APBD yang ada merupakan fungsi pendidikan.
Meskipun Dalam prakteknya di lapangan ini berbeda, anggaran 20 persen fungsi pendidikan tersebut ternyata tidak semua dikelola oleh dinas pendidikan, padahal bicara fungsi Pendidikan yang tahu persoalan pendidikan itu orang pendidikan.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Masalah kesejahteraan termasuk didalamnya urusan Pendidikan. H. Syamsul Bachri, SH. MBA ketika ditemui BEDAnews terkait dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, di ruang kerjanya, Jl. Diponegoro 27 Bandung , Selasa (2/5)
Saya berkali-kali ngomong, harusnya yang dimaksud 20 persen dari APBD itu, dikelola betul oleh Dinas Pendidikan, karena semua persoalan yang menyangkut urusan pendidikan ya orang pendidikanlah yang tahu, Idealnya seperti itu.
Pendidikan yang ada dibawah pembinaan Assiten Sekda 2 dan Komisi V, tahun ini akan tetap mempertanyakan sudah seperti apa anggaran untuk pendidikan,
Karena yang menyerap anggaran di fungsi pendidikan sampai 20 persen itu bukan hanya dinas pendidikan, selama ini urusan bangunan dan urusan hal lain yang seolah-olah merupakan bagian fungsi pendidikan dikelola oleh dinas lain yang ada di pemprov jabar yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, dan ini nilainya juga besar.
Ketua Komisi V DPRD Jabar yang berangkat dari daerah Pemilihan Indramayu Cirebon ini mengaskan. “Untuk anggaran pendidikan ini, Dewan tidak ada argumentasi yang tidak mensupport terkait anggaran pendidikan. Khususnya komisi V dan Saya, saya support terus itu urusan pendidikan.”
Tinggal implementasinya saja yang harus tepat sasaran, bantuan ke sekolah-sekolah untuk kepentingan murid harus sesuai dengan jumlah murid yang ada jangan tulisannya lebih banyak dari jumlah murid yang ada.
“Saya sudah berkali-kali menekankan bentuk managemnen informal untuk mengecek seluruh sekolah yang hanya memanfaatkan momentum itu untuk mencari duit tetapi faktanya tidak sama dengan yang diusulkan. Artinya program pendidikan itu harus tepat sasaran kedua, jangan menyisakan masalah yang pada waktunya menjadi problem ke depan.”
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat ini juga berharap berharap Gubernur bisa mewujudkan 100 persen SMA di setiap kecamatan. “Wujudkan saja, supaya setiap orang bisa mencapai SMA, sekarang baru 130an, saya berharap bisa selesai, walupun tahun inil sedikit sekali hanya 30 usb (unit sekolah Baru).
“Saya berharap tahun 2018 itu bisa dipenuhi, bisa selesai supaya Pa Gubernur berhenti tidak menyisakan keinginan beliau, gubernur ingin seluruh kecamatan selesai.”harapnya
Terakhir diungkapkannya anggaran 20 persen dari total anggaran untuk pendidikan itu luar biasa kalau tepat sasaran, tetapi memang tahun ini kita terbentur program pemerintah pusat, yang membuat program kadang-kadang yang tidak diikuti dengan anggaran.
“Alih kelola SMA/SMK yang sudah clear menjadi tanggung jawab provinsi itu sudah berjalan, tetapi persoalanya adalah Jawa Barat justru malah kebebanan anggaran, terkait dengan TPP(Tujangan Perbaikan Penghasilan) Rp. 29 Milyar, gede sekali itu !.”
Persoalannya TPP juga harus disesuaikan dengan situasi yang sudah berjalan, “Depok itu besar sekali, Bekasi gede, ada yang belum sama sekali, yang gede tidak mungkinlah kita pangkas, makanya diambil standar terendah Rp. 600 ribu tertinggi sesuai dengan yang ada.” @hermanto
