Bandung BEDAnews.com
Adanya perbedaan perbedaan draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibuat KPU dan yang diinginkan Biro Keuangan Setda Jabar membuat anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023 dan pilkada di 16 daerah lainnya sebesar Rp1,169 triliun, sampai saat ini masih belum cair padahal proses tahapan pilkada serentak tahun 2018 di Jawa Barat akan dimulai sekitar Bulan Juni Juli 2017 ini.
Mensikapi hal tersebut Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, meminta KPU Provinsi dan Pemprov Jawa Barat bisa duduk bersama untuk menyepakati anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023 dan pilkada di 16 daerah lainnya.
Adanya perbedaan draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibuat KPU dan yang diinginkan Biro Keuangan Setda Jabar, yang menjadi kendala teknis pencairan anggaran Pilgub Jabar 2018 tersebut maka KPU dan Pemprov Jawa Barat bisa membicarakan hal tersebut hingga tuntas.
Dikatalan Ineu “Saya yakin teman-teman di KPU Provinsi atau teman-teman di Pemprov Jabar bisa satu suara menyepakati anggaran Pilgub Jabar 2018 dan Pilkada Serentak 2018,"Ujarnya.
"Kalau ada kendala teknis di pencairan, ya itu tadi coba duduk bersama. Dan memang Biro Keuangan harus tertib kan dalam menyetujui sesuatu (pencaiaran anggaran) dan jika KPU dan Pemprov Jawa Barat bisa duduk bersama terkait masalah anggaran Pilgub Jabar 2018 ini maka pencairan anggarannya bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.” Ujarnya@
