Bandung BEDAnews.com
Program Dana Desa yang digulirkan oleh Pemprov Jabar dari APBD sebesar Rp.100 juta per desa untuk infrastruktur dan Rp.15 juta per desa untuk aparatur desa, ditambah dari dana Pusat sekitar Rp.1,4 miliar pertahun sampai kini dinilai masih belum mampu mendorong kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.
Demikian dikatakan anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiharto kepada BEDAnews.com di ruang kerjanya Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar. Jl. Diponegoro 27 Bandung (4/4).
Dikatakan peruntukkan dana desa belum menyentuh upaya pemberdayaan masyarakatnya sehingga keterlibatan masyarakat desa terhadap program itu termasuk dampak social yang dirasakan masyarakat desa belum maksimal.
Anggota DPRD yang berangkat dari Daerah pemilihan Cirebon Indramayu ini lebih jauh menungkapkan, dana desa yang digulirkan harusnya disesuaikan dengan potensi local di desa masing-masing, bukan dipukul rata. Sehingga pada saat penyusunan perencaan pembangunan desa dan mengucurkan anggaran tidak sia-sia.
Pembangunan desa seharusnya tidak hanya infrastruktur semata, tapi yang tidak kalah penting membangun mental masyarakatnya. Jadi yang perlu kita tekankan disini, adalah formula pembangunan yang berpijak pada potensi local di tiap-tiap desa.
