Cimahi, BEDAnews
Keberadaan Kejaksaan Negeri Cimahi yang berlokasi di Jalan Sangkuriang Cimahi, dipertanyakan kinerjanya. Pasalnya, lembaga hukum itu dinilai lamban dalam menangani persoalan hukum yang terjadi. Buktinya, saat terjadi dugaan penyelewengan dana APBD di Seketariat DPRD Kota Cimahi, hingga kini tak jelas apakah ditindak lanjuti ataupun tidak.
Menurut sumber di DPRD Kota Cimahi, sejumlah pejabat di Sekretariat DPRD Kota Cimahi sudah dilakukan pemanggilan terkait dugaan penyimpangan anggaran pada APBD tahun 2011, namun hingga kini tak jelas tindak lanjutnya.
“Aparat hukum itu dibentuk untuk memberikan pelayanan dan pengayoman serta memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait masalah hukum, namun jika kinerjanya tak jelas lebih baik keberadaan Kejaksaan Negeri Cimahi dibubarkan saja, dan dikembalikan ke Baleendah,“ ujar Glen Muhammad Bakri, salah seorang penggagas perjuangan Cimahi Otonom kepada BEDAnews, Sabtu (29/12).
Dalam hal dugaan kasus penyimpangan dana APBD oleh oknum pejabat di secretariat DPRD, Kejaksaan jangan melakukan pemanggilan saja, karena hanya akan terjadi kompromi-kompromi, namun harus diberikan juga pemahaman, pengendalian dan pencegahan terkait masalah hukum. Namun jika ternyata ada bukti cukup kuat kepada dugaan penyimpangan, harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada.
Jika keberadaan lembaga penegak hukum itu hanya untuk melengkapi keberadaan lembaga disebuah kabupaten/kota, akan menjadi sia-sia karena hanya akan membebani uang Negara yang berasal dari uang rakyat.
“Kami meminta supaya Kejaksaan Negeri bisa lebih proaktif menangani dugaan hukum yang terjadi di lingkungan pemerintahan, jangan hanya kepada masyarakat biasa saja,” tandasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, Kepala Seksi Intelijen Kejakasan Negeri Cimahio Roy, hingga kini belum memberikan tanggapan. Yang bersangkutan tidak memberikan jawaban apapun terkait konfirmasi yang disampaikan. (Bubun)
