Bandung, BEDAnews
Dalam memperingati hari ibu yang jatuh 22 Desember ini, keprihatinan masih menjadi bagian dari permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, karena sampai saat ini masih banyak kaum perempuan yang termajinalkan.
Mengatasi semua itu, sudah saatnya harus ada keterbukaan dan memberikan kesempatan berkarya bagi kaum perempuan mengisi kemerdekaan, dan membangun karakter generasi bangsa dari keterpurukan, demikian diungkapkan anggota Komisi E DPRD Jawa Barat, Hj. Suhartini Syahlan, SE., kepada wartawan saat ditemui diruang Fraksi Demokrat, terkait dengan peringatan hari Ibu.
Menurutnya, peran ibu dalam membangun karakter generasi bangsa sangat besar bukan hanya berperan sebagai domestic dan social tapi juga memiliki peran politik. Untuk itu, sudah sewajarnya kaum ibu memiliki ilmu pengetahuan agar didalam mendidik anak-anak mampu memberikan pendidikan dan pencerdasan anak bangsa.
Untuk tujuan itu kaum ibu perlu bersatu dalam memperjuangkan perbaikan nasib kaum perempuan, karena untuk mencapai tujuan tersebut tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, paparnya.
Koordinator bidang Perekonomian DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini juga mengingatkan kembali, masalah kesetaraan gender, yang telah dilakukan oleh para pejuang perempuan dengan menuangkan pemikiran kritis dan upaya-upaya yang amat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia khususnya kaum perempuan.
Ada lima hal pokok yang masih harus terus diperjuangkan untuk permasalahan tersebut, katanya, yaitu, Kesejahteraan, Ilmu Pengetahuan, Pembangunan, Pendidikan dan Kesehatan. Kelima hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan derajat kaum perempuan khususnya ibu-ibu.
Sebagai anggota kaukus perlemen perempuan Jabar, anggota DPRD Jabar yang berangkat dari kota Bandung dan Cimahi ini, saat melakukan tugas kedewanan maupun saat kegiatan reses, sering kali mendapatkan keluhan dari para ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi kepadanya, terkait masih kurangnya perhatian pemerintah dalam mendukung kaum perempuan khususnya ibu-ibu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam mensokong kebutuhan ekonomi keluarga.
“Kita lihat, hampir di seluruh lampu stopan di jalan raya, ada ibu-ibu dan anaknya terpaksa mengemis demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Andai saja pemerintah mampu memberikan dukungan dana baik itu berupa dana pinjaman lunak atau bergulir sebagai modal usaha dengan prosedur peminjaman tidak berbelit-belit dan tanpa anggunan, tentunya ibu-ibu tidak mau jadi pengemis,” tuturnya.
Sebagai wakil mereka di lembaga legislative, aspirasi-aspirasi yang disampaikan kami salurkan, tapi lagi-lagi terkendala dalam aturan, sehingga masyarakat miskin tetap saja tidak mampu mendapatkan bantuan modal usaha.
Dikatakannya, DPRD Jabar dalam setiap kali penyusunan anggaran, terus menghimbau eksekutif agar anggaran untuk pemberdayaan perempuan ditingkatkan. Dan mengingatkan agar OPD terkait, hendaknya dalam membuat program kegiatan melibatkan para pelaku UMKM yang banyak melibatkan kaum ibu, pungkasnya. (hermanto)
