Kapuas, BEDAnews.com
Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat, MM, MT membuka secara langsung Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bataguh di Desa Terusan Karya, Selasa (14/2).
Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemkab Kapuas, Camat Bataguh Budi Kurniawan beserta jajaran, Unsur Tripika Kecamatan, seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bataguh, Ketua RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat beserta masyarakat yang ada di Desa Terusan Karya dan sekitarnya.
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kapuas yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui program-program prioritas pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan melalui Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan para Ketua RT.
Bupati Kapuas dalam sambutannya mengatakan, terkait dengan kehadirannya adalah bahwa ia rindu dengan masyarakat Terusan dan masyarakat Bataguh secara umunya. “Lama tidak bertemu rasanya rindu,” ucapnya.
Kemudian ia pun menginformasikan bahwa, kedepan Dinas Pekerjaan Umum akan melaksanakan penyelesaian jalan di Terusan yang masih tersisa 4 KM lagi yang belum di Chor dan untuk jalan yang sudah di Chor akan diaspal. “Yang pasti tidak akan berdebu dan secara teknis pasti akan kuat seperti halnya di Desa Sari Pulau, tidak akan aus dan berlubang. Dari Dana Desa harus dilapisi dengan aspal yang kuat,” kata Ben Brahim.
Ben menekankan, kedepan akan konsisten untuk melanjutkan lagi pembangunan badan jalan dari Kapuas ke Terusan, yang sejak dulu ia mengaku sudah menjadi cita-citanya pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Kapuas.
Diungkapkannya pula bahwa, ia telah berkordinasi dengan Kementerian PU untuk tahun 2018 pihak kementerian akan membangun jalan dari Basarang KM 4 tembus ke Terusan, karena program tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian.
“Jadi ada dua ruas jalan yang melalui ke Terusan ini baik yang punya APBN sampai ke Batanjung artinya tinggal bersabar karena saya tidak tahu kapan penyelesaiannya, tetapi tahun 2018 sudah ada gerakan untuk mulai membangun,” ungkapnya.
Ben mengungkapkan, jalan yang akan dibangun tersebut adalah jalan besar untuk akses ke Pelabuhan Batanjung, karena pelabuhan yang dibangun salah satu dari 12 pelabuhan besar di Indonesia yang akan dikembangkan.
“Mengacu pada nilai strategi dan kualitasnya pelabuhan ini ada di urutan keempat, pertama Papua, nomor dua dan tiga Kaltim dan nomor keempat Batanjung. Artinya pasti akan mendongkrak ekonomi kita dan Kapuas tidak bergantung lagi dengan Banjarmasin,” terangnya.
Selain itu, ia mengatakan Pemerintah Daerah akan berkordinasi dengan Dinas PU akan membuat program penanganan untuk membuat akses jalan supaya dari Terusan Karya sampai ke Desa Terusan Raya Hulu dapat terhubungi.
Untuk itu, ia pun meminta pada pendamping desa agar selalu berkordinasi dengan Camat, Lurah dan Ketua RT serta Tokoh Masyarakat supaya tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. “Intinya mudah-mudahan Musrenbang ini dapat membuahkan hasil yang baik ke depannya dan mari kita bersatu padu menyatukan langkah dan pikiran bersama-sama tanpa membedakan perbedaan membangun Kapuas yang kita cintai ini,” harapnya.
Sebelumnya ditempat yang sama, Camat Bataguh dalam laporannya menjelaskan sebelum dilaksanakan Musrenbang Kecamatan, telah dilaksanakan pula Pra Musrenbang tingkat desa dan kelurahan yang sudah merumuskan apa yang menjadi kegiatan prioritas khususnya kegiatan yang didanai bersumber pada APBD Kabupaten, Provinsi, APBN dan Alokasi Dana Desa.
Budi mengatakan, melalui DD dan ADD, setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Bataguh sudah mengambil peran dari dana tersebut untuk membangun desanya sehingga usulan yang dirumuskan hanya bersifat lintas wilayah yang bervolume besar.
“Jadi usulan semenisasi gang atau jalan dalam desa sudah di cover mereka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 yang mengarah bahwa Dana Desa digunakan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan. Jadi Pemerintah Kabupaten terbantukan dengan dana desa ini,” jelasnya.
Menyangkut pada penyelenggaraa Musrenbang tingkat kecamatan, ia menerangkan akan mengupas tentang kebijakan umum pemerintah dalam rangka pengelolaan dana desa baik yang bersumber dari APBD dalam bentuk ADD maupun APBN yang bentuknya adalah Dana Desa (DD).
Untuk itu, lanjut dia, peran Pemerintah Desa menjadi sangat besar dalam melaksanakan pembangunan di desa terkait dengan ADD yang besar sehingga peran pemerintah daerah sedikit banyak berkurang dan digantikan oleh Pemerintah Desa sebagai konsekuensi logis dari konsep otonomi desa.
Dalam pelaksanaan DD dan ADD, ia menuturkan sudah meminta pada semua Kepala Desa untuk menjamin proses tranparansi penyelenggaran pemerintahan termasuk meminta dari APBDes yang sudah disahkan wajib dibuatkan baliho besar yang akan dipajang di depan kantor desa masing-masing. “Hal ini berfungsi agar pengawasannya akan dilaksanakan langsung oleh masyarakat,” jelas Budi.
Ia pun sudah menghimbau, Pemerintah Desa benar-benar memperhatikan aturan-aturan formal yang memang menjadi batasan-batasan dalam penggunaan DD maupun ADD diharapkan penggunaannya tidak sampai keluar batas yang ditentukan sehingga tidak bersentuhan dengan hal-hal yang tidak di inginkan.
“Saya berharap hasil Musrenbang dapat mengakomodir program pembangunan yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat melalui sinkronisasi, intergrasi dan sinergi yang bersifat lintas sektor sehingga pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan dapat terwujud,” tuturnya. (Humaskmf/Tatang)
