Bogor, BEDAnews.com
TNI bersikap netral dan siap memberikan bantuan kepada Polri dalam pelaksanaan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017. Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai memberikan pengarahan kepada 1.156 peserta Apel Komandan Satuan (AKS) TNI tahun 2017 di Markas Divisi Infanteri-1/Kostrad Cilodong, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Panglima TNI mengatakan bahwa, sesuai arahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Pilkada harus berjalan aman baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan, sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. “Peran TNI membantu mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak, kebijakan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden RI,” katanya.
Dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2017, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa demi kelancaran pesta demokrasi tersebut, TNI ikut berpartisipasi dengan menerjunkan pasukan TNI yang tersebar di 101 daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Salah satu bentuk partisipasi yang akan dilakukan TNI adalah dengan mengerahkan pasukan TNI yang disebar di seluruh wilayah Indonesia, guna menjaga dan mendeteksi kemungkinan ancaman terhadap pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.
Terkait adanya informasi mengenai ancaman terhadap pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI telah mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. “Masyarakat tidak perlu khawatir, jangan berprasangka yang tidak baik, sehingga masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa dan tenang, karena pesta demokrasi harus bergembira,” ungkapnya.
“Saya juga meminta bantuan media untuk memonitor, apabila ada prajurit TNI yang terindikasi berpihak pada peserta Pilkada. Tolong sampaikan namanya siapa, pangkatnya apa, satuannya dimana, dan apa yang dilakukan, segera saya tindak dan proses hukum,” tutup Jenderal TNI Gatot.
Turut mendampingi Panglima TNI yaitu Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (MR)
