Klaten, BEDAnews.com
Kerja keras penyuluh pertanian yang mampu menjaga kedaulatan pangan harus mendapat penghargaan setimpal, salah satunya pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai mekanisme yang berlaku. Demikian dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) RI Ir. Andi Amran Sulaiman, MP., dihadapan 1.300 peserta Musyawarah Nasional III-2017 Forum Komunikasi THL-TBPP Tenaga Harian Lepas (Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) se-Indonesia di Balai Desa Ponggok, Kec. Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Mentan RI Andi Amran Sulaiman berjanji akan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang telah bekerja keras. “Bukti kerja keras penyuluh adalah meningkatkan produksi padi nasional dari 75 juta ton menjadi 79 juta ton pada 2016 dan keberhasilan lainnya yakni Indonesia mampu mengekspor bawang, dan menurunnya impor jagung turun hingga 66 persen,” katanya.
Lebih lanjut Mentan RI Andi Amran mengatakan bahwa, selama 10 tahun terakhir tidak pernah ada pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dari penyuluh pertanian. Saat ini sudah ada 7.600 orang yang mengikuti tes dari sekitar 19 ribu penyuluh. “Jujur saya sudah menghadap Bapak Presiden berkali-kali saat rapat koordinasi dan kami masih membahas PPL (sekarang disebut THL-TBPP). Aku lebih cinta PPL daripada jabatanku,” ujarnya.
Selain memberikan sinyal positif, Mentan RI Andi Amran juga akan memberikan bonus kepada 10 orang THL-TBPP terbaik untuk berguru ke negara Filipina. “Tolong yang terbaik 2017 ini kirim 10 orang ke Filipina dan jangan ada KKN, dan ingat bukan yang sudah PNS,” ungkapnya.
Munas III Forum Komunikasi THL-TBPP tahun 2017 yang diikuti dari berbagai provinsi di Indonesia ini mengambil tema “Meningkatkan Peran Strategis THL-TBPP Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan”.
Keberhasilan dalam meningkatkan produksi pertanian di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan Babinsa yang telah melaksanakan pendampingan dan penyuluhan pertanian, memperlancar dan mengawasi penyaluran pupuk dan benih kepada para petani desa binaan masing-masing di setiap Kabupaten.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat Rapim TNI 2017 beberapa waktu lalu bahwa, swasembada pangan harus segera diciptakan demi memperkuat ketahanan nasional, dimana Indonesia sebagai negara agraris seharusnya dapat menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. “Bangsa Indonesia diuntungkan sebagai negara agraris yang berada di garis ekuator, karena memiliki potensi melimpah dan didukung dengan kondisi geografis baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan lainnya,” ujarnya.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan. “Pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi dan jajaran TNI akan membantu petani mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan,” katanya. (MR)
