Lamsel, BEDAnews.com
Pemerintah Provinsi Lampung mulai melakukan uji coba penerapan billing system untuk penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani yang sudah menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) untuk pupuk dan kelompok tani yang sudah membuat rekening bank Lampung.
Di Lampung Selatan, untuk awal tahun 2017 ini sudah mulai dilakukan di Lima kecamatan salah satunya di kecamatan Penengahan. Dengan adanya peraturan baru dari pemerintah daerah ini, tentunya adalah hal yang sulit dilakukan para petani atau kelompok karena merubah kebiasaan lama dimana sebelumnya kelompok cukup menyusun RDKK dan pupuk cukup dibeli dikios pengecer resmi, namun dengan program billing system kelompok mentransfren uang mereka melalui rekening.
Menurut A. Widodo, dengan peraturan baru ini tentu pemerintah sudah melakukan pembahasan dengan Tim ahli, jadi mau tidak mau kita sebagai petani harus melaksanakan. “Dengan program ini, Kelompok Tani terutama pengurus akan bisa mengerti pentingnya kelompok tani untuk terus dihidupkan dan ini bukti kalau pemerintah itu bisa menyalurkan subsidi kelompok melalui RDKK yang disusun Poktan,” katanya.
Tapi lebih dari itu, saya berharap terutama teman – teman ketua kelompok tani agar jangan main-main dalam penyusunan RDKK Pupuk karena kalau kelompok tani tidak nyusun, maka petani anggota kelompok tidak akan bisa membeli pupuk subsidi dan disini adalah salah satu letak tanggung jawab kita sebagai pengurus kelompok tani.
“Ketua Kelompok bisa saja menyatakan tidak akan menuntut kepada siapapun kalau tidak bisa beli pupuk subsidi karena tidak buat RDKK dan tidak buka rekening di bank Lampung, tapi petani anggota kelompok yang butuh pupuk apa juga bisa terima jangan – jangan mereka tidak tahu informasi tentang billing system dan kemudian bawa uang ke kios nuntut bisa beli pupuk dan kalau begini yang disalahkan petani,” ujarnya.
Menurutnya, tentu kios padahal kios pengecer hanya berani mendistribusikan pupuk yang sudah dibeli kelompok tani yang menyusun RDKK Pupuk dan mentransfer uangnya melalui rekening Bank Lampung.
Ditambahkan A. Widodo, melihat kondisi ini, saya harap semua bisa pro aktif dari petugas penyuluh, KTNA, Pak Kades dan ketua Poktan agar di kecamatan kita tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.
“Dan dari RDKK yang kita ajukan Pemerintah cuma bisa mensubsidi pupuk kelompok kita itu dari 40 hingga 60 % saja. Bayangkan dari RDKK Pupuk yang disubsidi, cuma segitu kalau ditambah ada 58 kelompok tidak ikut program billing system apa tidak akan makin menyulitkan petani kita terutama petani yang kelompoknya tidak ikut billing system,” tambahnya.
Untuk Poktan yang maaf, mungkin belum ada dana hingga kesulitan menebus pasti semua ada jalan keluar untuk modal yang penting pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani bisa terserap semua ke kecamatan kita, maka itu tadi kita harus pro aktif dan terus berkordinasi antara semua pihak termasuk kios resmi pengecer pupuk, pungkasnya. (H. KUSUMA) Teks foto ratusan ketua kelompok tani saat sosialisasi pendistribusian pupuk bersubsidi dengan cara Billing System di GSG Kecamatan Penengahan.
