• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Sabtu, November 14, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Jangan Biarkan Catatan LHP BPK Berulang

Jangan Biarkan Catatan LHP BPK Berulang

Asep Budi by Asep Budi
7 Februari 2017
in Tak Berkategori
6
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 Bandung BEDAnews.com

Targetkan Pemerintah Kabupaten Kota  di Jawa barat Raih WTP dalam pemgelolaan aset dan keuangan  dari BPK.DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan Kabupaten Kota agar catatan-catatan  BPK atas hasil evaluasi terhadap pengelolaan aset dan keuangan pemerintah daerah tidak berulang.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Senin (7/2).

Dikatakannyanya,  Walaupun Pemprov Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK tapi masih ada catatan-catatan yang harus dibereskan.

BeritaTerkait

Prabowo Harus Hati-Hati Menentukan Pengganti Gibran: Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3 Berpotensi Bertentangan dengan Konstitusi dan Rawan Digugat ke MK

14 November 2026

Menag: Santri Championship Jadi Awal Tradisi Baru Olahraga di Pesantren

14 November 2026

Disebutkannya. “Dari laporan Hasil pemeriksaan BPK  I 2014/2015, masih ada Catatan soal aset. Ada catatan yang masih berulang jangan sampai beberapa catatan ini tahun sebelumnya terulang kembali," kata Ineu.

Ineu meminta Prestasi opini WTP dari BPK tersebut,  diharapkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat agar bisa juga meraih opini WTP dari BPK.

"Kami punya target seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat bisa meraih opini WTP. Saya lihat kawan-kawan di sini cukup agresif, Ini menandakan adanya komitmen kita bersama dari pemda maupun BPK," Katanya.

Ineu juga mengemukakan,  adanya penyesuaian susunan organisasi tata kerja (SOTK) di Pemprov Jawa Barat dan alih kelola SMA/SMK negeri dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 1 Januari 2017 menjadi tantangan baru bagi eksekutif dan legislatif.

Karena itu Ineu minta  dukungan dari kabupaten/kota terkait alih kelola SMA/SMK negeri. Cukup memakan biaya yang tinggi, Ini yang kemudian kami harus melakukan kajian mendalam dengan eksekutif..@1

Page 1 of 2
12Next
Previous Post

Lindungi Tenaga Kerja Lokal Dengan Keberpihakan Aturan

Next Post

DPRD Minta RS Jiwa Cisarua Rubah Imej

Related Posts

Ragam

Prabowo Harus Hati-Hati Menentukan Pengganti Gibran: Penjelasan Pasal 4 Huruf e UU MD3 Berpotensi Bertentangan dengan Konstitusi dan Rawan Digugat ke MK

14 November 2026
Ragam

Menag: Santri Championship Jadi Awal Tradisi Baru Olahraga di Pesantren

14 November 2026
Ragam

Jawa Barat Juara Santri Championship 2026, Aceh Dibungkam 3-0

14 November 2026
Ragam

Ketika Teknologi Negara Menikam Nurani: Bayang-Bayang Gelap Penyadapan Elite

14 November 2026
TNI-POLRI

Wapang TNI Dorong Peningkatan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Ujung Barat Indonesia

14 November 2026
TNI-POLRI

Richard Buulolo, dari Akademi Angkatan Udara hingga Penugasan di Skadron Udara 12

14 November 2026
Next Post

DPRD Minta RS Jiwa Cisarua Rubah Imej

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021