Kasongan, BEDAnews.com
Tokoh masyarakat adat Kalteng, Sabran Achmad menilai ulah Bupati Katingan Ahmad Yantenglie memalukan masyarakat Dayak. Sabran minta Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng dan DAD Kabupaten Katingan segera menggelar pertemuan membahas sanksi.
“Beliau itu merupakan pejabat publik, representasi masyarakat. Apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang sangat memalukan. Hukuman maksimal yang dapat dikenakan berupa makan di dulang (tempat makan) babi. Semua itu, kembali ke damang dan DAD, apakah akan bertindak tegas atas penerapan sanksi adat, atau tidak,” kata Sabran kepada Tabengan, Jum’at (6/1).
Selain makan di dulang babi, kata Sabran, sanksi minimal adalah marasih lewu atau memberi makan masyarakat Katingan. Tujuannya membersihkan Kabupaten Katingan dari hal-hal negatif.
Tokoh adat lain, Simpei Ilon sependapat bahwa perbuatan Yantenglie mempermalukan masyarakat Dayak. “Sanksi itu jelas ada, minimal adanya singer atau denda adat. Damang diminta secara tegas untuk dapat melakukan pertemuan, dan menggelar sidang adat, membahas sanksi yang dapat diberikan. Snaksi lain yang dapat diberikan, apabila memang sangat merusak nama baik dayak, dapat berupa pengusiran dari daerah itu,”kata Simpei Ilon”.
Itu, ungkap dia, bentuk sanksi yang diberikan atas perbuatan zinah yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sekarang ini, memang dalam proses hukum positif, tapi hukum adat pu8n berlaku. Hukum adat bukan mengesampingkan, atau membuat hukum positif tidak berlaku, melainkan berdampingan guna menjaga keamanan dan ketentraman di Kalteng ini.
Menyusul penggerakan Ahmad Yantenglie berduaan bersama istri polisi, DAD Katingan langsung menggelar rapat di Kasongan. Ketua rapat di Kasongan. Ketua DAD Katingan Drs. Duwel Rawing mengatakan, jika terbukti bersalah Yantenglie akan dikenai sanksi adat.
“DAD Katingan akan membentuk tim penegak hukum adat yang terdiri dari damang dan mantir adat di Kabupaten Katingan untuk mempelajari dan menyikapi permasalahan yang menimpa YT (Yantenglie, Red) ini. Sebelum ada keputusan, kita tidak bisa memvonis seseorang. Proses ini akan berjalan bersama (hukum positif), karena hukum adat tetap berjalan,” kata Duwel di Kasongan, Jumat (6/1).
Jika terbukti bersalah, kata anggota DPRD Kalteng itu, nantinya ada banyak pasal hukum adat Dayak yang menheratnya. Antara lain jipen, karena dalam hukum adat Dayak orang bertemu antara lelaki dan perempuan tanpa orang lain akan kena jipen. “Apalagi kasus seperti ini,” kata dia.
Dituntut Mundur
Sementara puluhan warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Katingan Bersatu (AKKD) kemarin mendatangi DPRD Katingan. Mereka menuntut Bupati Mundur karena dugaan skandalm perzinahan.
Dalam orasinya, pimpinan pengunjuk rasa Cuanta Luter meminta DPRD secepatnya mengajukan pemberhentian Bupati kepada Mendagri melalui Gubernur Kalteng. “Bila ini tidak ditanggapi, akan ada demo lebih besar lagi, kata dia.
Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir L. Nusa didampingi sejumlah anggota Dewan berjanji akan memproses kasus tersebut akan menentukan nanti rapat koordinasi, rapat internal khusus di lembaga DPRD Katingan agar kami mendapat langkah-langkah untuk menangani masalah ini, kata Mantir. (SLN. IT)
