Semarang, BEDAnews.com
Undang-Undang No 1 tahun 2015 jo Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota sebagai dasar hukumnya, bahwa masyarakat khususnya sebagai subyek dalam pemilihan kepala daerah.
Belum lama ini, Bawaslu Prov Jateng mengadakan kegiatan media gathering di hotel holiday in Semarang yang dihadiri tokoh masyarakat, insan Pers, dengan nara sumber dari Bawaslu dan Mucahamad Yuliyanto Pengajar FISIP Undip.
Mucahamad Yuliyanto dalam melihat dinamika Pilkada di Jateng mengatakan bahwa, Pilkada di Prov Jateng masih didominasi oleh Parpol besar, PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat dan PKB ditambah dengan representasi ormas, agama, pengusaha kuat, birokrat puncak, dan masih dominan wajah/figure lama, serta lambatnya regenerasi kepemimpinan lokal karena pertimbangan popularitas dan incumbent.
Politik uang juga menjadi fenomena dalam Pilkada hal tersebut menjadi pertimbangan kepemilikan capital (uang yang memadai untuk kemenangan), karena sudah menjadi modus : Setoran ke parpol pengusung dengan dalih “mahar” politik sebagai deal pencalonan & biaya operasional juga “uang pelican” mendapat SK DPP, paparnya.
Melihat hasil pengawasan Bawaslu Prov Jateng untuk pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota semester II 2016 dan tahun 2017 terdiri dari 6 Kabupaten meliputi Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap dan Brebes, sedangkan untuk 1 kota Wali adalah Kota Salatiga.
7 kabupaten/Kota dengan 17 pasangan calon yang diusung parpol/gabungan parpol, dan terdapat pasangan calon tunggal di kab Pati, dari 17 paslon tersebut diatas 5 calon merupakan Bupati/Walikota yang mencalonkan kembali, 4 calon merupakan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota, 7 calon berasal dari Anggota DPR/DPRD, 2 calon berlatar belakang PNS.
Untuk memudahkan pengawasan Pemilu, Bawaslu menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari pemantau dan masyarakat karena di Jateng jumlah pengawas sekitar 377 orang temasuk panwascam, sementara yang terdaftar sebagai pelapor yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota sejumlah 37. (End/Ddk)
