Bandung, BEDAnews
Keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung baru DPRD Jawa Barat di jalan Diponegoro Bandung, akan tetap terkena penalti meskipun keterlambatan itu terjadi karena factor alam, demikian diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Jawa Barat Ir. H. MQ. Iswara saat ditemui Bedanews.com di ruang kerja Komisi D DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung, Rabu (12/12/12).
“Kalau memang ada keterlambatan, ya konsekwensi logisnya walaupun itu karena factor cuaca pihak ketiga harus mengejar keterlambatan itu diwaktu tambahan dan natinnya ada penalti dengan perhitungan sekian permil perhari,” tegas Iswara.
Yang kami lihat lanjut Iswara, adalah progress report yang telah disampaikan secara formal baik oleh pihak ketiga maupun pihak Setwan kepada Komisi D. Memang masih ada deviasi antara target dan realitas, hanya memang tidak besar, hanya sekitar 2,6 persen deviasinya.
Itu yang kita ketahui karena factor cuaca dan kondisi alam dengan hujan yang relative tinggi, itu yang menjadi kendala sehingga terjadinya deviasi, tetapi nampaknya diakhir bulan ini mudah-mudahan bisa diselesaikan, katanya.
Pihaknya akan undang pihak ketiga dalam beberapa hari ini berkaitan dengan kegiatan yang dibiayai tahun jamak, multiyears yang kontraknya akan berakhir bulan ini. Namun resminya, nanti akan dapat informasi pada saat rapat dalam minggu depan ini, dan yang akan diundang nanti adalah pelaksana, pelaksana konstruksi, konsultan perencana, Setwan sebagai Kuasa Pemagang Anggaran (KPA) dan Kimrum (Dinas Pemukimandan Perumahan) yang memberikan bantuan teknis dalam pembangunan gedung DPRD.
Sementara mengenai kemungkinan akan adanya penalti atas keterlambatan pembangunan tersebut, Iswara menyatakan dirinya belum bicara masalah addendum dan penalty, “tetapi aturan menyatakan manakala ada keterlambatan ya, penalty. Kan ada aturannya kita (DPRD) normative sajalah,” tegas Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat ini. (hermanto)
