Bandung, BEDAnews.com
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi, SH, M.Hum memberikan materi terkait dengan posisi intelijen Kejaksaan di dalam Intelijen Indonesia pada acara Rapat Koordinasi Kominda Jawa Barat dengan Kominda Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun 2016, bertempat di Horel Grand Preanger Jl. Asia-Afrika No. 81 Bandung, Rabu (28/12/16).
Sebelum Kajati memaparkan materi, acara rapat koordinasi tersebut terlebih dahulu dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang dihadiri Kepala BIN Daerah Jawa Barat, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dirintelkam Polda Jawa Barat dan Asintel Kodam III Siliwangi.
Di hadapan peserta Rakor, Kajati memaparkan posisi Intelijen Kejaksaan di dalam Intelijen Indonesia, ruang lingkup kinerja Intelijen Kejaksaan yakni dalam hal penegakan hukum yakni penyelidikan, pengamanan, penggalangan, pencegahan tindak pidana dan mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif.
"Bahwa posisi Kejaksaan di dalam Intelijen negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nom7 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah sebagai penyelenggara intelijen negara yang menjalankan fungsi intelijen dalam hal penegakan hukum," kata Kajati.
Lanjut Kajati, Intelijen penegakan hukum memiliki kegiatan di antaranya perumusan kebijakan penegakan hukum, pengambilan strategi penegakan hukum, pengambilan keputusan/kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan aturan dan produk hukum, ujarnya.
Kajati Untung juga menyinggung peran Intel Kejaksaan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017. Menurutnya, Peran intelijen Kejaksaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pilkada serentak 2017 di antaranya dengan mengoptimalkan sistem peringatan dini meliputi deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi kerawanan pilkada serentak 2017 di berbagai daerah, memberi dukungan teknis (supporting) berupa data dan informasi kepada bidang tindak pidana umum (gakkumdu), bidang perdata dan tun dalam penanganan/penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dan sengketa pemilu di pilkada serentak 2017 dan melakukan koordinasi dengan organ intelijen lainnya untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada serentak 2017, papar Kajati.
Rapat Koordinasi yang diikuti dari Unsur dari Binda Provinsi, Kabupaten dan Kota, Bidang Intel Kejati dan Kejari, Bidang Intel Polda dan Polres, Intel Kodam, Kodim dan Korem, Kesbangpol dan lain-lain yang berjumlah lebih kurang berjumlah 200 orang tersebut selesai sekitar pukul 16.00 Wib. Rakor tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan sinergitas Komunitas Intelijen Daerah Jawa Barat dengan Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten/Kota se Jawa Barat.
Selain itu, Rapat Koordinasi Kominda Jabar 2016 tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik dan ajang silaturahmi dari komunitas intelijen serta menjaga lintas sektoral Intelejen Provinsi, Kota maupun Kabupaten se-Jawa Barat. Dengan terciptanya sinergitas, komunikasi yang baik dan hubungan silaturahmi yang erat antara Kominda Provinsi dengan Kominda Kabupaten/Kota diharapkan dapat menjaga kondisi Jawa Barat yang aman, damai dan kondusif. (Hms/MR)
