Bandung, BEDAnews.com
Kejaksaan Negeri Kota Bandung akhirnya menahan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat inisial AH terkait perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan Buku Aksara Sunda untuk SMK se-Jawa Barat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010. AH yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2015 langsung ditahan setelah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) dari Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Bandung, belum lama ini bertempat di Kantor Kejari Bandung.
Sebelum ditahan, AH menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam. Setelah itu yang bersangkutan akhirnya digiring masuk ke dalam mobil tahanan dan langsung menuju Lapas Sukamiskin sekitar pukul 15.30 Wib untuk masa penahanan 20 hari ke depan.
Kasus yang menjerat tersangka AH ini bermula pada tahun 2010 di mana saat itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan pengadaan Buku Aksara Sunda yang diperuntukkan untuk SMK se-Jawa Barat, namun dalam pelaksanaan tender, PPK menetapkan harga satuan buku tidak melakukan survey perbandingan harga sehingga HPS ditetapkan secara sepihak dan spesifikasinya teknisnya mengarah pada pengarang dan penerbit tertentu, dan panitia tender juga telah melakukan rekayasa penunjukan pemenang yaitu PT. Gelora Megah Sejahtera dengan cara memalsukan dokumen pengadaan yang dibuat sehingga seolah-olah pelelangan terjadi, di samping itu dalam pelaksanaan pengadaan buku tersebut tidak tepat waktu dan telah terjadi kerjasama dengan percetakan dengan cara menurunkan gramasi kertas dan kwalitas cetak yang tidak sesuai spek dalam kontrak.
Sehingga atas perbuatan tersangka, berdasarkan hasil audit dan perhitungan BPK Jawa Barat kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut mencapai angka Rp 3,98 miliar. AH diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Hms/MR)
