Jakarta, BEDAnews.com
Saksi Pakar Hukum yang dihadirkan tersangka Buni Yani nampaknya kurang menguntungkan bagi mantan dosen tersebut.
Pasalnya, dari serangkaian pernyataan yang diungkapkan saksi ahli, Doktor Alfitra tak sedikit yang justru senada dengan keputusan penyidik yang menjadikannya sebagai tersangka.
“Dalam ilmu hukum yang saya pelajari, tidak semua perkara hukum dilakukan gelar perkara. Jadi gelar perkara tidak menjadi suatu keharusan,” jelas Alfitra di depan Hakim Tunggal Sutiyono, Kamis (15/12/2016).
Ia melanjutkan, ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memutuskan suatu kasus untuk dilakukan gelar perkara. “Apabila masyarakat mengetahui ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi, atau sebuah keganjilan, maka diharuskan dilakukan gelar perkara,” tambah Alfitra yang juga sebagai Dosen Hukum dan Forensik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini.
Dalam keputusan gelar perkara, ia pun memberi contoh dalam perkara penistaan agama yang menjerat gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ia mengatakan, kasus yang menjerat mantan Bupati Belitung tersebut harus dilakukan gelar perkara. “Kasus Pak Ahok menyita perhatian publik, kalau tidak dilakukan gelar perkara maka akan timbul kecurigaan bagi masyarakat,” lanjutnya.
“Namun jika perkara biasa, dalam hal ini umum, gelar perkara tidak menjadi keharusan,” tandasnya.
Sebelumnya, sidang praperadilan yang diajukan Buni Yani dilakukan karena ia merasa telah dikriminalisasi.
Selain penangkapan yang menurutnya tidak disertai dengan surat penangkapan yang jelas, ia juga menyesalkan tidak adanya gelar perkara sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, jawaban dari pihak termohon yang dibacakan oleh tim Bidang hukum Polda Metro Jaya, menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari pemohon.
"Dalam pokok perkara, termohon menolak dengan tegas seluruh dalil pemohon, kecuali pada hal-hal yang diakui tegas termohon, termohon tidak menanggapi seluruh dalil pemohon," kata Kepala Bidang hukum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Agus Rokhmat.
Agus membantah, penetapan Buni Yani sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur. Penyidik sudah melaksanakan tugas dengan profesional dan sesuai ketentuan. "Termohon dalam melaksanakan tugas profesional dilandasi pasal 12, 13, 14 pasal 25 ayat 1 huruf i dan 16 Undang Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI," ujar Agus. (MR)
