Jakarta, BEDAnews.com
Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKS PP) sejak awal didirikan ulama, tokoh nasional seperti Moh. Natsir, KH. Shole Iskandar, KH. Noor Ali, KH. Abdullah syafi’I, KH, Efendi , KH. Tubagus Hasan Basri dan lain-lain, semuanya sudah almarhum. Ternyata itu tempat dakwahnya para KH. KH tersebut lewat pendidikan, lebih-lebih kepentingan umat Islam dan dakwahnya. Dihadiri para ulama asal pimpinan Ponpes Se—Indonesia antara lain: Jakarta, Riau, Pimpinan Ponpes Jabar, Jatim, Kaltim, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi, menyatakan sikap:ada 6 sikap yang harus dilaksanakan, demikian papar ketua Umum Ponpes, KH. Kholil Pimpinan Ponpes Husnayain di Dewan Dakwah Jakarta, Selasa (13/12).
Dijelaskan bahwa, Ponpes yang tersebar di Seluruh Tanah Air Indonesia adalah lembaga Iqomaduddin (penegak agama), sehingga nilai nilai perjuangan harus terus menrus tercermin dalam sikap ponpes, seperti: keunggulan, keikhlasan, ketawadukan, kesederhanaan, kemandirian Pondok pesanrtern baik, perorangan ataupun organisasi, memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya Yayasan yang didirikan Hary Tnoesoedibyo (Non Muslim) yang merupakan ketua umum dari Partai Perindro (Persatuan Indonesia), ujar Ketua Umum KH. Kholil.
Pembina Ponpes, Prof. DR. KH. Hafiduddin mendukung pernyataan sikap Forum Ponpes Sumbar, (FSPP ) Provinsi Banten, Bogor (di Majelis Al – Ihya Bogor, menolak segala bentuk bantuan dari Yayasan tersebut. “Pihak Ponpes yang lain menolak kersas segala bentuk bantuan, khususnya pedulu Pesantren Pimpinan Hary Tanoesoedibyo, Ketua Umum Partai Perindro, yang wewakili Ponpes seluruh Tanah Air Indonesia, imbuhnya.
“Menolak keras politisi lembaga pendidikan Ponpes sebagai alat politisi praktis, melalui bentuk kerjasama, bantuan dari pihak manapun khususnya Yasasan Peduli Pesantren Pimpinan Hary Tanoesoedibyo,”’ tegasnya.
Senada, KH. Abdullah Sya’fii mengatakan, mendukung para Pimpinan Pondok Pesantren seluruh Indonesia, berkaitan dengan penistaan Agama, yang dialakukan Ahok, Gubernur non aktif, Al Quran almaidah ayat 51, BKSPPI meminta Jaksa dan Hakim agar, menuntut dan menghukum penistaan agama se- adil – adilnya sesuai dengan undang –undang yang berlaku, sekaligus mengawal gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI agar terus menerus melakukan pengawalan terhadap penistaan agama tersebut.
Meminta kepada Pemerintah, TNI, POLRI, DPR dan MPR RI, lebih waspada dalam menyikapi, ancaman NKRI oleh Komunis PKI dan aliran Syi’ah. Yang melakukan infiltrasi keberbagai sektor. Lewat kehidupan kerjasama di bidang ekonomi, ketenagakerjaan asing, lembaga pendidikan ormas pemuda dan lain lain.
“Meminta kepada seluruh alim ulama Se-Indonesia, Ponpes, ormas Islam dan para tokoh masyakarat, keseluruhan untuk terus –menerus menguatkan silaturrahmi dalam segala bentuk dan memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI, yang merupakan warisan perjuangan para mujahid, syuhada, para alim ulama, dan para pahlawan kita,” pungkasnya. (War) Teks foto KH. Kholil, Didin Hafiduudin dan Abdullah Syafi’i saat acara.
