Bandung, BEDAnews
Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilihan Umum Legislatif 2014, selain berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-kecamatan (DAK2), KPU Jawa Barat juga akan berkoordinasi dan meminta masukan dari DPRD Jabar, partai politik peserta pemilu, para pakar, tokoh masyarakat dan stakeholder.
Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi permasalahan setelah Dapil ditetapkan, demikian diungkapkan Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat saat menerima DAK2, dari Pemerintah provinsi Jabar, yang diserahkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Aula Barat Gedung Sate Jl. Diponegoro, Bandung, Kamis (6/12).
Dikatakan Yayat, dengan telah diterimanya DAK2 dari Pemerintah Provinsi Jabar, tentunya dapat dijadikan pegangan atau dasar bagi KPU dalam menyusun dan menetapkan Dapil.
Beberapa waktu lalu, KPU sudah melakukan simulasi dalam penyusunan Dapil untuk Pileg 2014 berdasarkan asumsi data DP4 yang diserahkan oleh Pemprov Jabar beberapa waktu lalu untuk Pilgub 2013. Dari simulasi tersebut, ada kemungkinan terjadi perubahan Dapil, dari 11 dapil menjadi 12 dapil, tapi itu belum pasti, tergantung keputusan KPU Pusat.
Diperkirakan akan ada tiga usulan dari parpol kepada KPU yaitu, akan ada permintaan diperbanyak dapil kemungkinan dari 11 menjadi 15, bahkan bisa juga diperkecil dari 11 menjadi 10. Tapi ada juga yang akan mengusulkan jumlah dapil tetap.
Lebih lanjut Yayat mengatakan, dalam rapat KPU se-Indonesia bulan Nopember lalu, ada beberapa pendapat, Dapil tidak perlu dirubah, namun kalau terpaksa dirubah harus berdasarkan kesepakatan bersama karena sesuai dengan UU satu daerah pemilu minimal 3 kursi sampai 12 kursi. Namun jika satu dapil berdasarkan data penduduk memiliki 15 kursi, maka harus dimekarkan, pungkasnya. (hermanto)
