Lamsel, BEDAnews.com
Massa pengunjuk rasa dari warga Desa Suka Barau Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan LSM GMBI Distrik Lampung Selatan yang sebelumnya melakukan orasi didepan kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian melanjutkan Orasi mereka didepan kantor Bupati Lampung Selatan setelah sholat Zuhur. Mereka kembali melakukan orasi dengan tujuan ingin menyampaikan aspirasi mereka di kantor DPRD dengan harapan mereka bisa diterima ketua DPRD Lampung Selatan, namun harapan mereka gagal karena ternyata 55 anggota DPRD Lampung Selatan tidak satu pun ada diruangan Kantor DPRD.
Kekecewaan warga pengunjuk rasa ini beralasan karena sebelumnya aksi unjuk rasa ini telah disampaikan kepada anggota DPRD melalui ketua LSM GMBI Distrik Lampung Selatan, namun kenyataanya semua anggota dewan tidak ada.
Melihat kondisi seperti ini, massa merasa geram dan kecewa karena wakil mereka seolah tidak tanggap dan tidak mau mendengarkan aspirasi mereka hingga bermacam ungkapan kekecewaan muncul dari para pengunjuk rasa dan massa memutuskan apabila tidak ada anggota DPRD Lampung Selatan yang mau menemui mereka, maka massa bertekat akan menduduki kantor DPRD.
Setelah sekitar 2 jam massa menunggu sambil menyayikan lagu Wakil Rakyat, seharusnya merakyat dibawah pengamanan Anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan yang langsung dipimpin Kapolres AKBP Dr. Adi Y.S, akhirnya hadir Anggota DPRD dari Partai PKS Andi Apriyanto dan langsung menemui massa dan menyampakan bahwa semua anggota Dewan hari ini sedang dinas keluar dan saya memohon maaf kepada saudara-saudara dan bertanya kepada massa maukah saudara-saudara memberikan maaf dan disahut teriakan massa mau. Setelah itu, perwakilan massa yaitu ketua pokmas Desa Sukabaru Karyanto memberikan berkas sanggahan kepada Andi Apriyanto dan meminta agar Dewan mau menyampaikan asprasi warga kepada Pemerintah untuk bisa memberikan keadilan dan Andi Apriyanto langsung meminta kepada Sekertaris DPRD agar menjadwalkan rapat untuk mengagendakan pembahasan supaya Dewan dari Komisi A segera bisa turun langsung kelapangan untuk meninjau lokasi yang diklaim milik kehutanan. (A.W)
