Jakarta, BEDAnews.com
Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. hadir sebagai salah satu pembicara dalam kegiatan Seminar Nasional Kemaritiman bertema “Akselerasi Pembangunan Ekonomi Maritim Untuk Kesejahteraan Rakyat”, yang diselenggarakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.
Seminar nasional yang merupakan bagian dari Reuni Akbar Universitas Diponegoro (Undip) tahun 2016 itu dibuka oleh Ketua Ikatan Alumni Undip Maryono dilanjutkan dengan sambutan Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Keynote Speech. Seminar juga menghadirkan tiga pembicara lainnya yaitu Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Deputi 1 Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenko Kemaritiman Arief Havas Oegroseno, dan Ahli Utama Staf Kepresidenan Dr. Riza Damanik serta dimoderatori oleh Anggota DPD-RI Ahmad Muqowam.
Dalam kesempatan yang diberikan selaku nara sumber, Kepala Bakamla RI menyampaikan tentang Sinergitas Pengelolaan Keamanan Laut dalam Mendukung Poros Maritim Dunia. “Laut adalah masa depan, Laut adalah harapan, makin banyak aktivitas di laut/maritim, perlu pengamanan yang komprehensif. Tidak satupun badan akan bisa menyelesaikan sendiri masalah keamanan di laut,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, Jika kita bicara kejahatan internasional, kegiatan 1 illegal yang ada dipermukaan, itu faktualnya apakah illegal ini berkaitan dengan illegal-illegal yang lain, seperti misalnya illegal fishing, apakah asli illegal fishing atau ada kaitannya dengan penyelundupan, perbudakan, money laundering. Itulah wilayah Bakamla RI untuk menganalisa sejauh itu, jelasnya.
Berkaitan dengan penegakan hukum di laut, Kepala Bakamla RI juga menyampaikan bahwa, terkait penyidikan Bakamla RI dengan bentuk multi agent single task, maka siapapun yang ditangkap dalam operasi patroli di bawah bendera Bakamla RI maka untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak lain yang berwenang. Misalnya masalah narkoba diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Kepolisian, Illegal Fishing diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau TNI AL, dan lain-lain.
“Jadi perpaduan antara semua stakeholder yang punya kewenangan, mari kita tegakkan bersama demi performance Negara, dan bahwa keberhasilan operasi patroli Bakamla RI yang telah dicapai dalam kurun waktu dua tahun ini adalah karena sinergitas,” demikian disampaikan Kepala Bakamla RI pada akhir paparannya. (MR)
