Bandung BEDAnews.com
Perubahan tujuh peraturan daerah Provinsi Jawa Barat yang saat tengah di bahas DPRD ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Saat ini, prosesnya sudah pada tahap jawaban Gubernur Jabar Ahmad Heryawan atas pandangan umum seluruh fraksi.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari di Bandung dikatakannya, pihaknya membentuk dua panitia khusus yang akan membahas perubahan perda tersebut.
Pansus (Panitya Khusus) IX akan membahas perubahan perda pengelolaan air tanah; perubahan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara; perda perubahan penyelenggaraan perhubungan; dan perda perubahan tentang perijinan terpadu.
Sedangkan pansus X akan membahas perubahan perda badan usaha milik daerah (BUMD) pada pengelolaan BIJB Kertajati dan Kertajati Aerocity; perda perubahan pendirian PT Jasa Sarana; serta perda perubahan atas penyelenggaraan pendidikan.
Dikatakan Ineu, pihaknya telah menerima usulan dari masing-masing fraksi di DPRD jabar terkait pendalaman atas perubahan perda-perda tersebut. Dan meskipun dinilai mepet, politisi PDI Perjuangan ini optimistis pansus-pansus mampu menuntaskannya dengan baik dan tepat waktu.
Namun Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Jabar Yusuf Puadz mengatakan, perubahan perda-perda pada pansus IX in berkaitan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, saat ini Kementerian Dalam Negeri belum menandatangani seluruh perubahan perda.
Dengan melihat kondisi ini, diperkirakan, pengesahan pada sidang paripurna menjadi mundur. Tetapi tetap optimistis perda-perda yang masih menggantung di Mendagri ini akan selesai dalam waktu dekat ini.
"Diharapkan dapat bersamaan penyelesaiannya dengan perda yang akan dibahas sekarang," katanya. @herz
