Kasongan, BEDAnews.com
Perkara antara LSM Mako Nusantara melawan Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan yang berlanjut sampai Kasasi yang dimohon oleh Ketua LSM Mako Nusantara Kabupaten Katingan melawan Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan yang dikuasakan kepada ELMON SIANTORI, SH Staf bidang hukum dan politik Pemkab Katingan, DULLAH PENYANG, SH MAP Kepala Bidang (Kabag) dan SEPTA YUSILA, SH Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengkab Katingan, seperti dalam pemberitaan pada edisi terdahulu terutama edisi 250 di Koran Progresif bahwa semua pihak menunggu hasil sidang di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, dimana dalam pokok perkara itu R. LINO TAHIR, SH Ketua LSM Mako Nusantara mengajukan permohonan salinan / fotocopy Data Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan peserta bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) nya masing-masing untuk TA 2013, 2014 dan 2015 yang bersumber dari APBD Kabupaten Katingan.
Mengingat Dana Hibah yang disengketakan ini adalah informasi terbuka dan dapat diakses oleh Publik yang ditunjukan kepada Bupati Katingan, karena Bupati Katingan tidak memberikan data-data sesuai permohonannya tersebut, LSM Mako Nusantara mengajukan sengketa perkara Komisi, Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalimantan tengah dalam sengketa ini LSM Mako Nusantara dikabulkan oleh KIP sepertinya pengkab Katingan melalui Drs. NIKO DEMUS, MM (Sekda) Kabupaten Katingan tidak mau menerima amar keputusan KIP sehingga melakukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya dan Banding tersebut dikabulkan oleh PTUN Palangkaraya dan LSM Mako Nusantara dinyatakan kalah dan diminta agar membayar uang paksa dalam perkara Rp. 220.000,-.
Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan, maka dalam tenggang waktu yang berlaku Ketua LSM Mako Nusantara mengajukan permohonan Kasasi melalui PTUN Palangkara yaitu menyampaikan berupa memori Kasasi tanggal 10 Mei 2016 ke PTUN dan selang beberapa bulan kemudian sidang Mahkamah Agung digelar atas perkara dengan Nomor Register 356 Tahun 2016, Pengadilan mengacu PTUN Palangkaraya Nomor Surat pengantar W2/TUN/548/HK.06/VII/2016, jenis permohonan K, jenis perkara klasifikasi keterbukaan Informasi Publik tanggal masuk 08 Agustus 2016. Tanggal distribusi 09 Agustus 2016. Permohonan Ketua LSM Mako Nusantara R. LINO TAHUR, SH termohon terdakwa Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. Tim Yudisial C, Hakim P1 YOSRAN, SH. M. Hum.
Hakim P2 IS SUDARYONO, SH, MH, Hakim P3 Dr. IRFAN FACHRUDDIN, SH, CM,. Panitera Pengganti RUT ENDANG LESTARI, status putus, tanggal putus 05-10-2016, Amar Putusan Kabul Kasasi.
Sebelum menurunkan berita ini, Tim Mediasi berusaha meminta tanggapan Drs. NIKO DEMUS Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan keterkaitan yang dikabulkannya permohonan Kasasi LSM Mako Nusantara di Mahkamah Agung, ketika Tim medinas menandatangan di tempat kegiatan NIKO DEMUS menyatakan akan saya tindak lanjuti serta memintakan (Kabag Kesra Pemkab Katingan) untuk mempersiapkan semua data-data itu sesuai dengan permohonan LSM Mako Nusantara tentang dana Hibah seperti perihal tersebut.
“Dengan demikian, kami akan memberikan semuanya, akan tetapi kita tunggul dulu salinan Amar Putusan serta prosedur-prosedur penetapan selanjutnya,” jelas NIKO DEMUS.
Sedangkan SEPTA YUSILA, SH, Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keterangan dari atasan bahwa semua data-data yang diminta oleh Ketua LSM Mako Nusantara akan diserahkan semua, namun kita tunggu dulu salinan amar sudah sampai ke kami Pemkab Katingan (Red). “Apakah semua dikabulkan atau bagaimana?,” katanya sambil bertanya saat diruang kerjanya.
Ketua LSM Mako Nusantara R. LINO TAHIR, SH sedikit berkomentar, kita tunggu salinan amar putusan perkaran ini dulu apakah semua permohonan dikabulkan atau hanya sebagian saja, jika nanti sudah sampai ke tangan saya, maka sayamkinta semua teman-teman aktivis di Katingan membantu melakukan pengecekan kebenaran pengeluaran Dana Hibah tersebut, apakah memang benar sampai ke masing-masing tujuan atau ada yang siluman, kalau nanti tidak benar penyalurannya maka harus siap-siap menerima kunsekuensi hukumnya dan saya tidak mau berkompromi, pungkas LINO. (SLN IT)
