Bandung BEDAnews.com
Diidesak seribuan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi serikat pekerja, DPRD Jawa Barat akhirnya menjanjikan akan memberikan rekomendasi peninjauan ulang UMP Jabar 2017, pada hari Rabu (16/11) yang tercantum dalam berita acara penerimaan aspirasi buruh dengan perwakilan pimpinan DPRD Jawa Barat di gedung DPRD Jl Diponegoro 27 Bandung Selasa (15/11)
Perwakilan pimpinan DPRD yang terdiri dari Wakli Ketua DPRD Ade Barkah, dan Haris Bobihoe serta pimpinan Komisi IV H. Ali Hasan, S.IP dan wakil Ketua Komisi V KH. Chumaedi, SH menyepakati DPRD Jabar akan menyampaikan rekomendasi mengenai penetapan Upah Minimum th 2017 kepada Gubernur Jabar yang meliputi.
1. Agar Gubernur Jabar dapat meninjau kembali UMP 2017; 2. Gubernur jabar menetapkan UMK 2017 berdasarkan UU No 13 tahun 2003 dan dapat mengharmonisasikan PP No 78 /2015 tentang Pengupahan dengan tutntutan pekerja. 3, Gubernur Jabar wajib menetapkan UMSK berdasarkan UU No 13/2003 yang diharmonisasikan dengan rekomendasi Bupati/Walikota.; 4. Gubernur Jabar tidak menetapkan Upah minimum pada karya dan upah-upah lainnya dibawah UMK.
Selain itu, DPRD Jabar akan menyampaikan tuntutan buruh/ pekerja terkait penolakan PP 78/2015 ke Komisi IX DPR RI secara bersama-sama dengan anggota Komisi V DPRD Jabar. Adapun rekomendasi kepada Gubernur Jabar sebagaimana poin 1, paling lambat diserahkan pada tanggal 16 November 2016.
Para buruh yang bersepakat dengan perwakilan pimpinan DPRD Jawa Barat mereka tergabung dalam serikat pekerja meliputi Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK); Logam, Elektonik dan Mesin (LEM); Kimia, Energi dan Pertambang (KEP), Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang melakukan aksi unjutk rasa didepan kantor DPRD Jabar menuntut agar DPRD membatalkan Upah Minimum Provinsi tahun 2017.@hermantz
