Bandung. BEDAnews.com
Pimpinan DPRD Jabar yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Ade Barkah, dan Haris Bobihoe serta Ketua Komisi IV H. Ali Hasan, S.Ip dan Wakil Ketua Komisi V KH Chumaedy, menerima perwakilan buruh di ruang Pansus. Selasa (15/11)
sejawa barat yang mendatangi DPRD jabar untuk memintya rekomendasi dari DPRD agar Gubernur dalam menetapkan upah minimum tidak mendasarkan kepada PP 78 thn 2008 yang dinilai telah mengebiri hak berunding buruh. Karena itu Buruh meminta UMP 2017 dibatalkan.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ade Barkah, menyatakan dalam memberi keputusan DPRD bersifat collective collegial, sehingga untuk memberikan rekomendasi DPRD harus dibicarakan dulu dengan semua fraksi dan komisi yang ada DPRD.
Sementara H.Chumaidy wakil Ketua Komisi V menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi buruh ke Komisi IX DPR RI, tetapi pada saat ini DPR RI tengah reses selama satu bulan, dan setelah itu pada awal Oktober DPRD Jabar akan reses sehingga kemungkinan setelah itu.
Perwakilan buruh menilai PP 78 tahun 2008 telah mengebiri hak berunding buruh dan menganggap buruh sebagai alat produksi. @hermantz
