BANDUNG. BEDAnews.com
Permasalahan masih banyaknya warga yang belum memiliki e-ktp sebagai salah satu prasyarat untuk memiliki hak pilih pada pilkada serentak di tiga kabupaten Kota di jabar yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 diharapkan tidak dijadikan alasan untuk mengahalangi hak warga dalam menyalurkan hak pilihnya.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiharto kepada BEDAnews.com usai sidang Paripurna DPRD Jabar di Bandung. Senin (7/11)
DPRD Jabar mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemkot terutama Kota Cimahi, Kota Tasikmlaya dan Kabupaten Bekasi untuk segera menuntaskan persoalan E-KTP.
Hal ini, menurut Anggota DPRD Jabar yang berangkat dari Kabupaten Indramayu dan Cirebon ini, dinilai sangat penting. Jangan sampai gara-gara persoalan E-KPT, hak politik warga dalam menyalurkan dan menggunakan suara jadi terkebiri, gara-gara tidak memiliki E-KTP.
Diingatkan oleh Bambang. pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015 lalu, di 8 kabupaten/ kota di Jabar, sekitar 20 sampai 30 % warga tidak dapat menggunakan hak politiknya, gara-gara persoalan e-KTP, jangan biarkan hal ini sampai terjadi lagi pada Pilkada 2017 mendatang.
Beberapa waktu lalu, Komisi I telah melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi dengan Pemkot Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Pemkab Bekasi, yang dihadiri juga pihak KPUD dan Panwaslu. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang cukup krusial soal data warga, karena ternyata di Kab Bekasi sendiri ada sekitar 500 ribu warga belum memiliki E-KTP, di kota Tasik sekitar 300 ribu dan di Kota Cimahi ada sekitar 200 ribu. Untuk itu, Komisi I minta pemerintah di tiga daerah tersebut bersama KPU, untuk mencarikan solusi terbaik agar hak politik warga tidak terkebiri gara-gara persoalan E-KTP.
Disarankannya bagi warga yang belum memiliki E-KTP, untuk dapat menggunakan resi/ keterangan dari Disdukcapil setempat pada saat Pilkada serentak 2017. Namun, harus juga diperhatikan, jangan sampai warga berbondong-bondong ke Disdukcapil untuk mendaftarkan diri membuat rekaman e-KTP atau surat resi / ketarangan sementara,tetapi pihak Disdukcapil sendiri tidak siap. Karenanya Bambang minta, Pemkab/pemkot harus benar-benar menyiapkan SDM untuk mendukung Disdukcapil, ujarnya. @hermantz
