Bandung BEDAnews.com
Tingkat kepatuhan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara masih sangat rendah dari 100 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat , hanya tiga persen saja yang telah melapokan harta kekayaannya kepada KPK.
Hal ini dikatakan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Di Bandung. Sejumlah aturan dijadikan alasan oleh legislator yang tidak melapor. Salah satunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara karena yang disebutkan hanya DPR RI saja. Selain itu tidak ada sanksi pidana juga menjadi alasannya.
Menyikapi hal ini pihaknya akan mengirim surat ke DPRD Provinsi Jabar untuk mengingatkan pentingnya LHKPN ini. KPK akan menginformasikan bahwa anggota DPRD provinsi pun merupakan penyelenggara negara.
Pahala Lebih mengungkapkan, empat kabupaten di Jabar tingkat kepatuhan LHKPN-nya masih sangat rendah. Kabupaten Sumedang menempati peringkat pertama karena 96,46 persen pejabatnya belum menyerahkan LHKPN. Kabupaten Ciamis 88,36 persen, Majalengka 86,36 persen, dan Subang 84,38 persen. Untuk tingkat kota tiga daerah yang masih rendah, yakni Tasikmalaya 84,62 persen atau 143 pejabat, Bandung 71,43 persen, dan Bekasi 59,82 persen.
Di Pemerintah Provinsi Jabar sendiri diungkapkannya 40 persen pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya. "Kalau untuk rata-rata nasional eksekutif itu tingkat kepatuhannya sudah 70 persen. Kita tahun depan ingin dorong jadi 80 persen," ujarnya.
Namun, penyampaian LHKPN. ini tidak ada batas waktunya hanya saja, daerah yang memiliki kepatuhan 95 persen akan diumumkan saat peringatan Hari Anti Korupsi 9 Desember mendatang.@
