Banyumas, BEDAnews.com
Ketentuan penarikan cukai tembakau telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang perubahan peraturan Menteri Keuangan Nom1/PMK.001/2009 tentang tarif cukai hasil tembakau. Sementara penggunaan dan pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau.
PLH Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, Prijo Anggoro BR mengemukakan hal itu pada acara kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang diwakili oleh kasi perlindungan konsumen, Mayawati SH MM yang dihadiri oleh kepala Dinperindagkop Banyumas, Yunianto SH MHum, 3 narasumber dari Kementrian Perdagangan, Bea cukai dan Akademisi Fakultas Ekonomi Unsoed serta para peserta dari unsur pengusaha, tokoh masyarakat dan PKK se eks Karsidenan Banyumas.
“Saat ini cukai tembakau merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Besarnya cukai tembakau yang telah ditetapkan pemerintah, dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi rokok yang seakan-akan sudah menjadi pola prilaku atau kebiasaan di tengah-tengah masyarakat,” jelas Maya yang membacakan sambutan tertulis PLH Kepala Dinperidagkop Propinsi Jawa Tengah Prijo Anggoro.
Menurut Kasi Perlindungan Konsumen Mayawati, kegiatan sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan cukai tembakau penting untuk dilaksanakan supaya penggunaan dan pemanfaatan dana hasil tembakau dan pajak rokok tepat sasaran, sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 84/PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau.
Disamping itu, pemanfaatan hasil cukai tembakau diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT) dan daerah penghasil tembakau, peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau.
Lebih jauh diungkapkan, visi industri hasil tembakau pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 diharapkan dapat terciptanya IHT yang berorientasi pada aspek kesehatan masyarakat, disamping penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara yang kedepannya diperlukan adanya sinkronisasi antara masalah-masalah dalam negeri.
Konvensi mengenai kerangka kerja pengendalian tembakau (FCTC-Framework Convention on Tobacco Control) yang merupakan salah satu masalah global yang perlu diantisipasi dengan baik, sehingga terjadi sinkronisasi dengan kepentingan penyerapan tenaga kerja, perlindungan konsumen dan penerimaan negara.
Seusai acara sosialisasi ketentuan dibidang cukai dengan tema “Ketentuan umum dibidang cukai dan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha, stake holder dan masyarakat” yang paparkan oleh 3 narasumber masing-masing Jeri dari kementrian Perdagangan dengan materi Kebijakan Perlindungan Konsumen, Abdul latif dari Bea Cukai dengan materi Hidup sehat dengan tidak merokok dan Siti Zulaikha Wulandari dari Fakultas Ekonomi Unsoed dengan materi menjadi konsumen cerdas dilanjutkan dengan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sekitar 80 peserta yang hadir memenuhi aula Dinperindagkop di Purwokerto, Rabu kemarin.
Dengan dilaksanakannya sosialisasi ketentuan di bidang cukai tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari asap rokok, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha serta dapat menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
“Diharapkan para peserta mengetahui persis apa itu cukai dan pendapatannya, sekaligus memberikan pemahaman bagaimana masyarakat dapat menjadi konsumen yang cerdas, bisa tahu persis dan teliti barang-barang apa, yang harus dibeli sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan, juga menjadikan masyarakat akan cinta terhadap barang-barang produk dalam negeri atau pun lokal yang ada di daerah masing-masing,” pungkas Kepala Dinperindagkop Banyumas Yunianto seusai tuntas acara sosialisasi kepada wartawan media ini. (Widoyo) Teks foto Ki-ka: Kasi Perlindungan Konsumen Dinperindag Propinsi Jawa Tengah, Mayawati SH MM, Kepala Dinperindagkop Banyumas Yunianto SH MHum, Siti Zulaika Wulandari Dosen Fakultas Ekonomi Unsoed, Abdul Latif dari Bea Cukai dan Jeri dari Kementrian Perdagangan saat berlangsungnya acara sosial di Aula Dinperindagkop di Purwokerto (Foto: dok/widoyo)
