Bandung BEDAnews
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) saat ini terkesan tidak memiliki posisi dan status yang jelas dengan kapasitasnya, PPNS bukanlah Pejabat fungsional dan juga bukan pejabat struktural. PPNS juga kalah pamor dalam penegakkan peraturan daerah.
Hal ini terungkap dalam seminar nasional pembentukkan UU PPNS di yang diselenggarakan Bandung Kamis(13/10).
Salah satu fungsi PPNS adalah menegakan Perda, seharusnya PPNS bisa mengambil tindakan saat dulu terjadi pelanggaran terhadap Perda RTRW baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi seperti di Kab. Garut yang kini mengakibatkan banjir bandang.
Hal ini diungkapkan diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Jabar Hasbullah yang jadi pembicara pada seminar tersebut.
“Sekarang kan yang masuk penyidik dari Polda, padahal manakala terjadi pelanggaran terhadap RTRW dulu, penyidik PPNS harusnya bisa melakukan tindakan. Orang lebih segan dan takut manakala didatangi polisi daripada didatangi oleh penyidik PPNS.”Ujarnya
Hasbulloh juga mngungkapkan salah satu masalah yang dihadapi PPNS khususnya di Jawa Barat adalah sarana prasarana yang tidak memadai dalam mendukung fungsi PPNS sebagai penyidik pegawai negeri.
“Harusnya sarana dan prasarana PPNS melekat pada fungsi dan tugasnya dan bukan pada kepangkatan atau golongan sebagaimana yang terjadi pada pemberian sarpras untuk pejabat structural.”katanya.
Sementara dalam kaitan dengan penganggaran terkait PPNS dikatakannya, DPRD akan lebih mudah mengusulkan anggaran untuk PPNS kepada TAPD, apabila ada kejelasan posisi PPNS sendiri. Apabila PPNS masih melekat di Satpol PP maka penganggaran di APBD tidak akan seleluasa apabila PPNS memiliki anggaran sendiri.@her
