Bandung, BEDAnews.com
Bertempat di Desa Mekarwangi dan Desa Pagerwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, beberapa waktu lalu, Bidang Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum yang berlangsung di 2 (dua).
Tim Luhkum Kejati Jabar melaksanakan kegiatan Luhkum di Desa Mekarwangi, Kec. Lembang, kemudian setelah itu kegiatan dilanjutkan ke Desa Pegerwangi yang merupakan pemekaran dari Desa Mekarwangi pada pukul 13.00 Wib.
Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum tersebut, Kasi Penkum Raymond Ali bertindak sebagai narasumber bersama Rika Fitrianirmala yang merupakan Jaksa Fngsional pada Kejati Jawa Barat.
Dihadapan Kepala Desa, perangkat desa dan peserta Luhkum yang berjumlah lebih kurang 60 orang tersebut, Raymond menyampaikan beberapa hal terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat-masyarakat di pedesaan, misalnya terkait dengan hukum pidana seperti pencurian, penipuan.
“Kemudian tentang hukum perdata yang meliputi perkawinan, pembagian waris, sengketa waris, sengketa terkait mengani kepemilikan tanah. Selain itu, tentang pengelolaan aset desa berupa tanah dan lain-lain,” ungkapnya.
Sebelum memaparkan materi, Kasi Penkum terlebih dahulu memberikan pengenalan lembaga Kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada peserta Luhkum. Apa yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah dalam berorganisasi dan dalam hal penegakan hukum.
Kasi Penkum menambahkan, kegiatan Luhkum ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari tugas pokok fungsi Kejaksaan. "Bahwa kegiatan Luhkum ini ditujukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya perilaku melanggar dari masyarakat. Dengan materi yang disampaikan dapat kiranya menambah pengetahuan warga mengenai hukum positif di Indonesia dan penegakan hukum itu sendiri," katanya.
"Dengan adanya penyuluhan hukum ini, diharapkan dapat menambah pemahaman warga terkait dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam penegakan hukum dan menjalani kehidupan dalam koridor hukum yang berlaku, sehingga hal ini berdampak kepada kesejahteraan, ketentraman dan keamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari," tutur Kasi Penkum.
"Diharapkan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Progran Binmatkum ini bisa dilaksanakan dengan efektif dan sebaik-baiknya sehingga bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan kegiatan Luhkum ini bisa dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga sasaran masyarakat yang diberikan penyuluhan hukum bisa diberikan secara merata di setiap desa atau kelurahan," pungkasnya. (Hms/MR)











