Jakarta, BEDAnews.com
Bertempat di Kantor DPP PPP, Jl. Diponegoro 60 Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menyelenggarakan Pembekalan Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah yang akan diusung, beberapa waktu lalu. Demikian disampaikan, Ketua Umum PPP, Djan Faridz di hadapan Paslon Kepala Daerah yang akan mengikuti pilkada serentak tahun 2017.
“Pembekalan ini sangat penting dalam rangka memperkuat strategi pemenangan Calon Kepala Daerah yang diusung PPP dalam Pilkada serentak tahun 2017,” imbuhnya.
Pembekalan paslon diikuti 116 Peserta dan 60 bakal calon Pilkada yang akan bertarung di Pilkada 2017, diantaranya Paslon cagub Aceh, Aceh Utara, kota Sabang, cagub Babel, cabup Bekasi, Tasikmalaya, Batang, cawali Kota Kendari, cabup Buton Tengah, Banggai kepulauan, Buru, Maluku Tengah, Pulau Morotai, Boalemo, Tolikara, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Mappi, cagub Papua Barat, Paslon Banjarnegara dan seterusnya.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz menyatakan bahwa, Proses penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah yang didukung oleh PPP di pastikan bebas dari politik uang atau mahar Politik.
Menurut DF panggilan akrab Djan Faridz, mahar politik menyebabkan politik berbiaya tinggi yang mendekatkan paslon kepada bahaya korupsi serta menjauhkan calon kepala daerah dari kepentingan rakyatnya. PPP hanya meminta bapak-ibu paslon Kepala Daerah yang didukung PPP apabila terpilih harus utamakan kepentingan rakyat pemilihnya. Khususnya Nelayan, petani dan UMKM.
“Kami minta Anda semua untuk menyapa serta memahami aspirasi kepentingan umat Islam. Sederhananya contoh kecilnya itu seperti buatlah program bantuan MCK untuk pesantren atau Renovasi tempat wudhu masjid-masjid di wilayah anda. Dengan semakin dicintai Rakyat, Semoga Allah SWT juga menambahkan keberkahan kepada Bapak-ibu semua. PPP akan selalu mendukung Bapak-ibu menuju Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghoffur,” katanya.
Sementara dalam materi pembekalan hukum yang di sampaikan Dr. Humphrey Djemat Waketum PPP, Dr. Triana Dewi Seroja Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM dan Tim Bareskrim Tipikor.
Dalam presentasinya Humphrey Djemat, menyampaikan posisi legal PPP hasil Muktamar Jakarta sangat kuat. Karena telah memiliki Putusan MA nomor 601 yang berkekuatan hukum Tetap. Berbeda sebaliknya dengan kubu Romi yang berbekal SK Menkumham ilegal yang sangat lemah dan bisa dicabut setiap saat.
Untuk itu, tegas Humphrey, paslon yang akan bertarung di Pilkada 2017 dan membutuhkan dukungan PPP harus hati-hati dan jeli. Jangan sampai kemenangannya dianulir gara-gara didukung kubu Romi yang berdasarkan SK abal-abal.
“Kekuatan hukum PPP sangat kuat di mata hukum dengan putusan incraht dari MA. Sementara kubu sana hanya berbekal SK Menkumham yang di keluarkan ilegal dari keputusan gegabah menghidupkan kembali muktamar Bandung yang sudah tegas-tegas di tolak MA dalam keputusannya untuk kembali ke Muktamar Bandung,” katanya.
Humphrey berjanji, akan membuat perbandingan kongkrit terkait legalitas PPP dari berbagai aspek. Hasil perbandingannya akan dia muat di medsos biar masyarakat luas mengetahui seutuhnya. “Nanti akan kita publish,” pungkasnya. (Hakim)











