Cimahi, BEDAnews
Persoalan Korupsi di Indonesia tak mudah untuk diberantas, karena permasalahannya sangat komplek. Salah satunya karena persoalan pendidikan yang dinilai mahal.
“Pendidikan yang mahal di negeri ini telah mendorong perilaku korupsi, karena tak ada jaminan kesempatan kerja bagi warga masyarakat yang telah selesai menuntaskan pendidilkannya, akibatnya untuk mendapatkan pekerjaan sogok menyogok pun sudah bukan rahasia lagi,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi Dadang Jaenudin, saat reses di RW 08 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah, Minggu (11/11).
Menurut Dadang, persoalan pendidikan semestinya harus menjadi perhatian yang lebih dari pemerintah, karena hal itu sudah menjadi amanat dari para pendiri negeri ini, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun pada kenyataannya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, masyarakat harus berjuang keras untuk memperoleh pendidikan.
Semestinya, kata dia, pendidikan bisa dilakukan secara gratis dari jenjang TK hingga perguruan tingga, apalagi dengan ketentuan adanya biaya pendidikan minimal 20 persen baik di APBN maupun di APBD, namun pada prakteknya, hanya orang-orang yang mampu lah yang bisa memperoleh pendidikan yang layak, selebihnya masih banyak warga yang tak mampu menyekolahkan anaknya.
”Setiap warga Negara bisa dipaksa oleh Negara untuk mendapatkan pendidikan, karena hal itu merupakan kewajiban dari Negara untuk mencerdaskan warganya,” ucapnya.
Sedangkan anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi Purwanto mengatakan, sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh warga kepada para anggota dewan, masih berkutat seputar pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pengangguran, serta permasalahan infrastruktur perkotaan.
“Secara infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum di Kota Cimahi sudah relative baik, tinggal bagaimana infrastruktur yang ada mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, sebab masih banyak warga yang rendah daya belinya akibat pengangguran dan kesempatan berusaha,” paparnya.
Permasalahan ekonomi warga, mayoritas seputar perasalahan pemberdayaan ekonomi dan akses permodalan. Untuk itu harus terus didorong bagaimana supaya warga bisa berdaya secara ekonomi sehingga bisa berdampak atas akses pendidikan dan kesehatan.
“Jika warga sudah mampu secara ekonomi, mereka tak akan kesulitan ketika harus menyekolahkan anaknya atau saat mereka harus berobat, karenanya harus ditingkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesempatan bekerja,” tutur Purwanto. (Bubun M)
