Bandung Bedanews
Terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 DPRD Jabar saat ini tengah membahas Raperda Pembentukan susunan perangkat daerah, yang dilkakukan melalui Pansus VIII.
Dalam menindaklanjuti hal tersebut Pansus melakukan konsultasi ke Direktur Kepegawaian dan Kelembagaan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (16/9)untuk mendapatkan penjelasan terkait implementasi PP No. 18 tahun 2016 tersebut.
Dalam penjelasannya pihak kemendagri menyebut yang diwakili Kasi Pemerintahan Abas Supriyadi menyebut, PP No. 18 Tahun 2016 sebagai turunan dari UU Pemerintahan Daerah dibuat sebagai upaya melakukan debirokratisasi dan restrukturisasi perangkat daerah di Indonesia.
Dijelaskannya, PP ini bertujuan untuk menggeser alokasi belanja pegawai yang lebih besar di APBD ke belanja publik minimal menjadi 50:50 dari yang selama ini dilakukan.
“Diharapkan dengan adanya PP ini akan meningkatkan belanja publik dari APBD,”Katanya.
Selain itu dijelaskannya juga, PP ini juga memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam membentuk perangkat daerah untuk berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah, di luar itu pemda tidak dimungkinkan membentuk perangkat daerah lain.@mantz













