Palangkaraya, BEDAnews.com
Dalam kurun waktu 2016 ini, Polda Kalteng beserta jajaran telah melakukan penyelidikan kasus tindak pidana Koropsi sebanyak 21 perkara, sedangkan untuk perkara yang telah P. 21 dari tunggakan di 2015 sebanyak 19 perkara dan 5 telah selesai.
Direktor Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrim Sus) Polda Kalteng Kombes. Pol Asep Taufik menyatakan, data tersebut merupakan hasil penggunaan kasus tindak pidana Koropsi baik oleh Diteskrimsus maupun Polres jajaran. Modus tersangka dalam merugikan Negara berbagai macam, seperti mengurangi spek pengerjaan proyek maupun mark up barang yang dibeli dana yang di koropsi bisa dari APBD maupun APBN, katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Disebutkan, saat ini proses penanganan kasus korupsi sedikit lebih panjang dengan adanya kebijakan oleh Presiden Joko Widodo, di mana dalam diskusi tersebut pejabat yang terindikasi melakukan penyelewengan administrasi dan merugikan Negara di wajikan mengembalikan uang Negara dalam tempo 60 (enam puluh) hari. “Jadi dalam diskusi ini yang di kedepankan terlebih dahulu pihak Inspektorat dan dilakukan pemeriksaan Internal, apa bila terindikasi ada kesalahan administrasi akan diperintahkan mengembalikan kerugian Negara dalam tempo 60 (enam puluh) hari,” tegasnya.











