Cimahi, BEDAnews
Ada hal yang dilemetis bagi pemerintah dalam menangulangi persoalan kemiskinan. Pasalnya, legislative menginginkan supaya ada penurunan angka kemiskinan, namun sesuai data BPS ada peningkatan jumlah angka kemiskinan.
”Saat supervise kepada kami, staf Kemnterian Perekonomian mengaku mengalami dilematis terkait masalah kemiskinan ini, akibat beberapa persoalan ekonomi,” kata Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pemkot Cimahi, Butje Maryun, Minggu (11/11).
Dia mencontohkan pada pendistribusian beras miskin (Raskin) di Kota Cimahi. Jika pada 2012 mereka yang berhak mendapatkan jatah raskin berjumlah 22.708 Kepala Keluarga (KK), pada 2013 angkanya dipastikan akan mengalami kenaikan, yang diprediksi akan mencapai 25 ribu KK. Angka kenaikan ini sesuai dengan data yang dipatok oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (TNPPK) Kementerian Perekonomian, sebagai dasar dalam pendistribusian raskin di Kota Cimahi.
Kota Cimahi tak mendapatkan masalah dengan pendistribusian raskin ini, karena Pemkot Cimahi melalui APBD telah mengalokasikan dana talangan raskin sebesar Rp. 500 juta setahun. Ditambah lagi dengan biaya transportasi pengangkutan raskin dari kelurahan ke lokasi warga yang diberikan kepada para ketua RW sebesar Rp. 800 Juta lebih selama satu tahun.
Hasilnya, Cimahi mendapatkan ucapan terima kasih dari Gubernur Jawa Barat dan Pemerintah pusat sebagai salah satu kota yang dapat melunasi kebutuhan raskin 100 persen.
Selain Cimahi beberapa kota lainnya mendapatkan hal yang sama seperti Cirebon, Bekasi, Kuningan, Banjar dan Tasikmalaya. Setiap bulannya, distribusi raskin dari Bulog untuk kota Cimahi mencapai 340,6 ton yang didistribusikan melalui 15 Kelurahan. (Bubun M)
