Bandung BEDAnews
Rancangan Peraturan Daerah Jawa Barat tentang susunan perangkat daerah baru usulan gubernur yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD, membuat resah para pejabat structural dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena mereka khawatir posisinya terancam.
Demikian dikatakan Ketua Pansus VIII DPRD Jawa Barat Didin, yang saat ini tengah melakukan pembahasan raperda perubahan SOTK tersebut, di DPRD Jabar. Kota Bandung
Dikatakannya, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jawa Barat resah terkait pembahasan penyesuaian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Mensikapi hal tersebut Lebih jauh dikatakannya, pansus berkomitmen tidak akan main-main dalam pembahasannya karena ini menyangkut masa depan Jawa Barat. Selain berkaitan dengan stuktur organisasi Pemprov Jabar juga berkaitan dengan APBD kedepannya.
“Pansus juga menyarankan agar pada penempatan orang-orang nanti Gubernur harus profesional, jangan karena unsur like or dislike karena penempatan ini berhubungan langsung dengan masyarakat”.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada raperda perubahan SOTK ini mengajukan 27 dinas, delapan badan, sembilan biro, ditambah sekda, sekretaris dewan dan inspektorat daerah.
Pansus menargetkan pembahasan penyesuaian SOTK ini bisa rampung pada akhir September 2016 mendatang.@mantz













