Bandung BEDAnews.com
DPRD Jabar mempertanyakan Rencana Pengambilalihan pembangunan Bandara International Jawa Barat oleh pemerintah Pusat yang sampai saat ini belum jelas ujung pangkalnya, yang berakibat tersendatnya pembangunan BIJB.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Prov Jawa barat Drs. H. Daddy Rohanady dalam rapat pembahasan KUA dan PPAS APBD Jabar 2017 , di DPRD Jabar. Jl. Diponegoro 27 Bandung. Selasa (13/9).
Saat DPRD dan Pemprov Jabar berkonsultasi ke Kemendagri dan Kemenhub, dikatakan bahwa untuk kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati-Majalengka akan diambil alih oleh pemerintah pusat termasuk soal kebutuhan dana pembangunannya.
Kenyataannya Pemerintah Pusat terkesan setengah hati, pusat tidak memberikan kepastian akan kelanjutan pembangunan BIJB Kertajati. Padahal, awalnya Pusat yang menegaskan akan menangani BIJB.
“Itu pernyataan Presiden Jokowi dan Menhub Ignasius Jonan ketika berkunjung ke BIJB. Kenapa sekarang balik kanan?"Heran Daddy.
Pusat tidak konsisten dalam menerapkan UU No 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah. Terutama yang mengatur tentang kebandarudaraan, disebutkan bahwa urusan kebandarudaraan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Akibatnya sampai kini pengambil alihan BIJB pun tidak ada kepastian kelanjutan pembangunannya.
Sikap ketidak konsistenan dan tidak ada kepastian Pemerintah Pusat ini, sangat merugikan Jabar, karena BIJB yang tadinya ditargetkan dapat rampung pada akhir 2017, jadi tidak menentu dan pasti molor. Ungkap Daddy
Dalam rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2017, antara Komisi IV dengan pihak Dinas Perhubungan Jabar, Dishub jabar mengemukakan, sampai saat ini pemerintah pusat belum memastikan akan pengambil alihan pembangunan BIJB Kertajati. Untuk itu, Pemprov Jabar, akan mengeluarkan kebijakan dengan menjual obligasi untuk pendanaan pembangunan BIJB, ujar Dady.
“Kan aneh ! masa Jabar harus jual Obligasi untuk bangun BIJB, trus pengelolaannya oleh pusat !” ujarnya.
Karena itu, DPRD Jabar melalui Komisi IV akan kembali mempertanyakan, ketegasan dan kelangsungan pembangunan BIJB Kertajati kepada Pemerintah pusat melalui Kemenhub. Karena dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas bahwa urusan Kebandarudaraan itu ditangani oleh Pusat.
“Kita (DPRD) bersama Dishub Jabar, akan secepatnya berkirim surat untuk berkonsultasi ke pusat (Kemenhub ) cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Jakarta.”Tegasnya@Mantz













