Keberhasilan ini juga menjadi bukti kemampuan manajerial Pramono Anung yang luar biasa dalam mengelola pemerintahan. Ia mampu mengintegrasikan berbagai potensi, mulai dari tim pendukung seperti staf khusus gubernur hingga aparatur sipil negara (ASN) di seluruh tingkatan birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Pendekatan inklusif ini membuat kebijakan yang diambil terasa lebih matang, partisipatif dan terukur.
Dalam konteks penyusunan pejabat, tentu masukan-masukan strategis juga diperoleh dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pembantu utama Gubernur dalam urusan birokrasi. Selain itu, peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sangat vital dalam menyediakan data dan melakukan evaluasi distribusi jabatan, baik di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten administratif, hingga Kecamatan dan Kelurahan. Asisten Sekda bidang terkait juga turut memberikan kontribusi penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengisian jabatan ini.
