Kami giring ke RPJMD itu, Dia harus focus ke pemulihan ekonomi, artinya semua mitra kerja yang berkaitan langsung dengan pemulihan sector ekonomi harus diberikan anggaran yang besar, siapa yang bisa memulihkan ekonomi, kalau bukan mitra komisi yang berkaitan dengan ekonomi.
“Tetapi pada kenyataannya pada 2021 saja rata rata 30 % pemotongan anggarannya di Dinas mitra komisi II, dari anggaran yang diberikan waktu KUA PPAS.”sebutnya.
Anggaran yang disepakati pada saat KUA-PPAS dan paripurna sebelum dilapor ke kemendagri dipotong dahulu oleh Gubernur untuk BTT katanya,
“Ya habis-habisan, semuanya kalau boleh dibilang mah ya gada kerjaan kita mah. Nol persisi seperti 2020 habis anggaran.”urainya.
Untuk perinciannya sampai hari ini belum pada lapor, tadinya akan kami undang satu persatu, tinggal berapa sisanya, statemen pertama yang saya dapat, yaitu 30 % rata-rata dipotongnya. Tetapi ada yang menarik seperti di Dinas KUK, semua anggaran operasional (BL) yang lain dipotong, tetapi untuk OPOP itu utuh, !
