Politik

DPRD JABAR Konsultasikan 13 Usulan Raperda Ke Kemendagri

Jakarta, BEDAnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Alat Kelengkapannya Badan Pembentukkan Peraturan Daerah ( BP Perda), melakukan kunjungan Kerja ke Direktorat Jenderal Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Kujungan tersebut untuk mengkonsultasikan 13 usulan Raperda di Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan dituangkan pada Propemperda (Program Pembentukkan Peraturan Daerah) tahun 2020.

Ketua BP Perda DPRD Jabar, Achdar Sudrajat  usai rapat konsultasi yang berlangsung di ruang rapat Dirjen PHD Kemendagri, DKI Jakarta Senin, ( 25/11/ 2019), menyebutkan beberapa point yang dikonsultasikan ialah peluncuran Raperda serta perubahan Raperda,

Dikatakannya juga, Kemendagri melalui Dirjen Produk Hukum Daerah memberi masukan dan saran kepada BP Perda DPRD Jabar untuk memprioritaskan membuat Perda yang dinilai memiliki peranan penting dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat, seperti Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP),

“Selain itu Dirjen PHD juga memberi masukan untuk kewenangan BP Perda dalam membuat raperda agar dimaksimalkan,” ujarnya.  

Terkait masukan tersebut, BP Perda DPRD Jabar akan menindaklanjuti masukan dan saran dari Dirjen PHD Kemendagri untuk diaplikasikan kedalam BP Perda. 

Lebih lanjut disebutkannya dari ke 13 usulan Raperda yang dianggap menjadi prioritas ialah Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Raperda Keagamaan atau Raperda Pesantren.

Khusus untuk Raperda RP3KP Achdar mengatakan Raperda ini memiliki peranan penting bagi pembangunan di Provinsi Jawa Barat. @Real Her

Selanjutnya

Related Articles

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close