Regional

Kadis Meeting Sinkronisasi Program Disnakertrans Kab/Kota Dengan Jabar

GARUT, BEDAnews.com – Keseriusan Dinas Tenaga kerja Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Moch. Ade Afriandie  untuk menjadikan dinasnya sebagai frontline ketenagakerjaan, dalam  mengelola urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, semakin serius ditandai dengan kegiatan  Kadis (nakertrans) Meeting, pertemuan Kepala Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten Kota se Jawa Barat yang di inisiasi Kadisnakertrans Provinsi Jabar.

Kadis Meeting Diikuti 27 Kepala Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Kota se-Jawa Barat, merupakan upaya Disnakertrans Jabar  berkoordinasi untuk sinergitas program kerja Ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan kabupaten Kota, berlangsung di saung Ciburial  Samarang kab. Garut, Jum’at malam (4/10/2019)

Kepala Disnakertrans Provinsi Jabar M. Ade Afriandie kepada BEDAnews.com menyebutkan, kegiatan ini merupakan upaya mensinergikan program-program  yang ada di Kabupaten dan Kota supaya sinkron dengan program di Provinsi sehingga berimplikasi untuk menekan angka pengangguran di Jabar.

Lebih lanjut dikatakan, melalui forum Kadis Meeting ini di harapkan kolobrasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota  se Jawa Barat dapat terjalin dengan kompak dalam upaya mengentaskan ketenaga kerjaan dan lain-lainnya.

Selain itu juga melalui forum ini dapat di cari solusi tentang persoalan ketenaga kerjaan  dan di harapkan apa yang canangkan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui program prioritasnya dapat di dukung Kabupaten dan Kota.

Disebutkan Ade 3 hal yang menjadi target kegiatan Kadis Meeting ini yakni. Target 1. Membahas program kerja yang ada di kabupaten kota dan provinsi untuk kemudian di rumuskan secara bersama-sama. Target ke 2. Pengelolaan data tenaga kerja,  serapan yang dilatih, serta kompetensinya, yang merupakan sebuah data.  Target ke 3. Bagaimana menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing, dengan kompetensi bersertifikat.

Kemudian juga disepakati BLK (Balai Latihan Kerja) Kabupaten Kota untuk bersama-sama dengan provinsi  melakukan zonasi BLK  sesuai dengan potensi  dan peluang kerja di daerah, Misalkan BLK di Kota Bandung berorientasi kepada pelatihan kepariwisataan.    

Ade juga menitik beratkan dalam Meeting ini untuk merealisasikan Blue Print Migrant Centre, agar seluruh kabupaten kota terlibat dalam Migrant care dengan Provinsi sebagai core nya, mulai dari recruitment.

Dikatakannya. Kita ingin kabupaten kota integral dalam migrant centre, jadi tidak ada istilah kabupaten kota memberangkatkan sendiri tenaga kerja ke luar negeri.

“Pekerja Migrant harus jadi sektor bisnis pemerintah, sistem navigasi akan mengikat senua,  nantinya  hanya ada satu pintu di dinas tenaga kerja dan Transmigrasi  provinsi,” pungkasnya. @hermanto

Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close