HeadlinePendidikan

Disdik Jabar Gelar Workshop Pokja Pendidikan Inklusif

LEMBANG, BEDAnews.com – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengundang 30  tokoh yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) pendidikan inklusif tingkat kabupaten kota, untuk mengikuti workshop tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PKPLK).

Workshop yang  akan berlangsung selama empat hari, di Jl. Raya TangkuBan Parahu No. 29, Jayagiri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (2/10/2019).

Kepala Bidang (Kabid)  PKPLK Disdik. Prov. Jabar, Nanang Nurwasid mengatakan upaya Gubernur Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 tahun 2013 yang isinya mendukung penuh program PKPLK, perlu diapresiasi.

"Harapannya, mudah-mudahan, dengan adanya peraturan gubernur tersebut, pendidikan khusus dan layanan khusus di provinsi jawa barat, bisa lebih baik, lebih meningkat dan lebih maju lagi," Ujar Nanang kepada wartawan usai membuka workshop.

Dijelaskannya, pendidikan inklusif Jabar dibuatkan pergub dan diharapkan maju karena undang-undang dasar (UUD) 1945 mengamanatkan semua warga Indonesia harus mendapatkan hak yang sama dalam hal pendidikan, layanan publik.   “Bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan,” jelasnya.

Pengawas PLB Sukabumi Disdik Jabar Yogas Kustijaman menambahkan para tokoh yang tergabung pokja pendidikan inklusif diajak mengikuti workshop agar saat mereka menyusun program-program penanganan permasalahan pendidikan inklusif pemahamannya sudah sama. “Sehingga terjadi sinergitas, dari atas ke bawah,” jelasnya.

Bila sinergitas sudah terbentuk, diharapkan role model pendidikan inklusif yang sudah ada bisa saling mengisi, yang belum bisa dibuatkan regulasinya.

“Mendorong stakeholder di daerah untuk menerbitkan perundang-undangan atau perda atau perbup atau perwali terkait implementasi pendidikan inklusif. Karena masih banyak kabupaten kota yang belum punya peraturan tersebut,” katanya.

Bila semua daerah sudah punya regulasi terkait pendidikan inklusif, diharapkan perhatian kabupaten kota se Jabar terhadap difabel bisa lebih meningkat, perhatian pemerintah daerah terhadap anak berkebutuhan khusus bisa lebih baik.

“Tidak ada lagi daerah yang tidak punya fasilitas bagi difabel,” pungkasnya. @hermanto

Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close