HeadlineHukum

Komnas Anak Apresiasi PN Mojokerto, Terkait Putusan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak

JAKARTA, – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dan diperkuat di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Jawa Timur yang menjatuhkan hukuman kebiri (kastrasi) kimia kepada Haris Bin Syukur pelaku kejahatan seksual terhadap 9 anak di Mojokerjo patut diapresiasi.

Menurut Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait, Haris Bin Syukur merupakan predator anak yang telah memeerkosa 9 anak di bawah umur di daerah Mojokerto sejak tahun 2015.

Aksi bejat pemuda berusia 20 tahun yang berprofesi sebagai tukang las ini terakhir dilakukan pada pada tanggal 26 Oktober 2018.

Hukuman kebiri kimia kepada Haris merupakan kali pertama yang digunakan dalam peradilan di Indonesia sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan atas Perppu Nomor 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang diatas mengatur penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual yakni kebiri lewat suntik kimia atau dikenal dengan kastrasi. Hukuman lainnya berupa penjara seumur hidup, hukuman mati, pengungkapan identitas pelaku hingga pemasangan alat deteksi elektronik.

Kata dia, dalam perkara ini Haris divonis melanggar pasal 76D junto pasal 81 ayat (2) UU Nomor 01 tahun 2016. Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada terdakwa .

Selain menerima hukuman kebiri kimia, Pengadilan Tinggi Surabaya juga mengabulkan hukuman selain yang ditetapkan oleh PN Mojokerto yaitu pidana penjara 12 tahun dan denda 100.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Menurut Arist, untuk menimbulkan efek jera atas putusan PN Mojokerto ini Komnas Anak meminta segera kepada penegak hukum agar hukuman kebiri segera dilakukan.

“Tak perlu didebat dan dilama-lamakan lagi sebab setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan final wajib dilaksanakan,” ucap Arist.

Sebelumnya, penangkapan Haris sendiri tak lepas dari rekaman CCTV di salah satu perumahan di kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto pada tanggal 25 Oktober 2018.

Lebih jauh Arist Merdeka Sirait menjelaskan bahwa Putusan Hakim dengan menggunakan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap predator kejahatan seksual bukanlah baru pertama sekali di Indonesia.

Sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Sorong di akhir tahun 2018 pernah memutus hukuman pidana seumur hidup lebih rendah dari tuntutan Jaksa kepada dua orang predator kejahatan seksual yang dilakukan kepada seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Sorong Papua Barat. [mae]

Tags
Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close