Politik

DPRD Jabar Akan Kaji Pembentukkan BUMD Perumahan Rakyat

Bandung, BEDAnews.com – DPRD Provinsi  Jabar melalui Pansus III yang membahas Rancangan Perda  Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) akan mengkaji dorongan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang mendorong DPRD Jabar untuk membentuk BUMD yang ikut dalam membangun program di Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya menilai, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membawahi perumahan rakyat perlu dilakukan oleh Pemprov Jabar.

Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi, pengadaan lahan untuk kebutuhan perumahan rakyat yang tidak bisa secara teknis dilakukan oleh pemerintah provinsi karena bertentangan dengan undang-undang.

“Kita akan mengkaji dan menindaklanjuti. Di Jabar terdapat BUMD Jasa Sarana, akan tetapi jasa sarana itu holding, jadi Pansus akan mengkaji apakah akan dibuat PT baru yang menjadi anak perusahaan Jasa Sarana,” kata Asep di Bandung,  Senin (12/8/2019).

Tetapi Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan, Menurut kami tampaknya harus dibuat BUMD baru tanpa dibentuknya anak perusahaan jasa sarana untuk memudahkan langkah selanjutnya.

Untuk memaksimalkan perancangan Raperda RP3KP. Pansus III akan mengkaji dan mempersiapkan BUMD yang akan dibentuk @.

Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close