Ekonomi

Dewan Minta BJB dan BPR Tingkatkan Deviden

Cianjur, BEDAnews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong terus peningkatan deviden Bank Jabar Banten dan Bank Perkreditan Rakyat  milik jabar untuk terus berkontribusi  terhadap Pemerintah provinsi  Jabar.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, DR. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM., pekan lalu saat melakukan kunjungan kerja di BJB Cabang Cianjur, Jalan HOS Cokroaminoto, Kabupaten Cianjur,

 “Sebagai Pimpinan DPRD Saya berharap, kapasitas BJB dan BPR terus meningkat, baik itu berupa aset maupun performanya,” ujar Ineu.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, kalau dilihat performanya BJB menunjukan peningkatan yang signifikan. Sehingga berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.

“Karena berdirinya BJB dan BPR ini bukan hanya memberikan keuntungan besar tetapi juga devidennya dapat berdampak terhadap pembangunan di Jabar,” katanya.

Selain itu, kata Ineu, banyak program yang dilakukan Pemprov Jabar yang harus didukung bukan hanya dalam kredit konsumtif. Tetapi juga kredit kecil menengah produktif seperti yang dicanangkan Gubernur Jabar terus berkembang.

“Masyarakat khususnya di Cianjur dapat merasakan program ini misalnya Kredit Mesra, tetapi program untuk masyarakat pedagang kecil lainnya harus kita dukung,” ucapnya.

Sementara itu pada saat yang sama.  Direktur Utama BPR Cianjur, Subardi mengapresiasi dalam pembahasan permodalan BPR Cianjur khususnya, sehingga  bisa dipenuhi. Kecukupan modal BPR Cianjur sudah melebihi regulasi minimum 12 persen, saat ini mencapai sebesar 37 persen.

“Hanya saja, kami disini terkendala perluasan jaringan kantor dan tidak dapat melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan itu. Termasuk untuk penguatan sumber teknologi informasi tidak bisa bersumber dari dana pihak ketiga,” katanya.

Subardi menyebutkan kinerja triwulan II terakhir Tahun 2019 ini BPR Cianjur memerger empat cabang kantor sejak 2011 dan mencatatkan keuntungan dalam 3 tahun terakhir. Sebelumnya ada kekosongan kontribusi deviden karena sejak merger ada kerugian lantaran 4 cabang digabung.

Subardi juga  mengharapkan agar penambahan permodalan bisa terealisasi. Pasalnya, infrastruktur kantor pusat masih bersifat kontrak dan berakhir 2020. “Secara regulasi dimungkinkan bahwa permodalan 50 persen bisa membantu kendala yang dihadapi,” ungkapnya. @her

Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close