Regional

BKD Jabar Siapkan ASN Jabar Ngabret.

Bandung, BEDAnews.com – Keinginan Gubernur RK yang mencanangkan Jabar bisa lari ngabret dalam merealisasikan dan mencapai tujuannya, harus diimbangi dengan adanya perubahan yang cukup mendasar untuk membangun suatu mesin sdm yang bisa lari sesuai dengan keinginan Bapak gubernur.

Demikian dikatakan Kepala Badan kepegawaian daerah  (BKD) Provinsi Jawa Barat Ir. Yeri Januar didampingi Sekretaris BKD Asep Kepala Bidang Pengembangan Karir BKD Dedi Mulyadi, dalam acara acara Japri (jabar punya informasi) dengan tema Rotasi dan Promosi ASN Jabar di loby Museum Gedung Sate, Area Parkir Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (9/7/2019).

Dikatakan Yeri. Gubernur menekankan bagaima asn kita memiliki dua makna dalam satu konsep perubahan yaitu sistem birokrasi dan juga dinamyc government. Ini dimaksudkan perlu adanya suatu perubahan dimana selama ini ASN kita cenderung lebih pada pendekatan birokrasi dalam konteks berbasis pada ketentuan regulasi yang bersifat prosedural dan merespon dengan ragu-ragu.

Karena itu kita  mencoba bagaimana menciptakan asn yang tidak melakukan hal tersebut,  kita tingkatkan bagaiman asn kita dapat melakukan antisipasi perubahan,  yang dinamakan sebagai dynamic goverment.

Terkait hal ini Kepala Bidang Pengembangan Karir BKD provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan,  sebagai pengeleola kepegawaian harus menyiapkan mesin untuk bisa meyakinkan bahwa ASN di pemprov jabar bisa dikategorikan sebagai sprinter-sprinterterbaik di jawa barat.

“PP 11 th 2017 pada initinya meninggalkan kebiasan lama dalam proses penempatan, melalui pendekatan 3 K yakni kwalifikasi, Kompetensi, Kinerja. Siapa yang memenuhi terget itu maka mereka yang akan lebih cepat mecapai promosi.  Mudah-mudah dengan perubahan ini kita bisa menciptakan sprinter-sprinter yang bisa membawa jabar lebih baik sesuai harapan gubernur.”Ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya. Pendekatan kedua dalam proses promosi jabatan ini adalah sistem merit, sistem merit ini berbeda dengan sistem yang dilakukan selama ini secara manual.  Seleksi dilakukan dengan penyiapan melalui pengkaderan sejak awal dengan melengkapi kemampuan bersertifikat pada yang bersangkutan. Sehingga pada saatnya dibutuhkan mereka tinggal bekerja. 

Sesuai dengan UU no 5 tahun 2014 bila sebuah instansi pemerintah sudah menerapkan sistem merit maka tidak perlu adalagi open biding, tidak perlu lagi seleksi terbuka,  tetapi mereka lebih cenderung untuk di regenerasi pengkaderan jadi pejabat di instansi tersebut.

Diungkapkan Dedi. Promosi yang dilakukan kemarin sudah mengarah ke sistem merit ada pertimbangan yang tidak mengarah  hanya ke sistem kepangkatan, tidak hanya kepada siapa pangkat tertinggi kemudian dia lebih berhak untuk menduduki jabatan tetapi  ada uji kompetensi dulu, kita lihat tingkat kompetensi yang dimiliki,   acuannya Permenpan 38 tahun 2017  ttg standar kompetensi juabatan struktural.

“Kita lihat ukurannya level 1 sampai 5 ada 8 level yang dibuat, kalau hanya sampai level 2 yang bersangkutan tidak dapat ikut promosi.”

Penilaian lainya dikatakan Dedi  adalah peer of view, yakni penilaian dari atasan (40 %) , rekan kerja (30%)  bawahan  (25 %) termasuk penilaian pribadi sendiri (5%),  ini semua diakumulasikan, dikompilasikan jadi dasar dalam proses pembinaan atau penempatan dalam jabatan terakhir.

Diharapkan Dedi. Mudah-mudahan transisi ini akan diperkuat dengan sistem merit, nanti sistem merit inilah yang akan menjadi dasar tidak lagi siapa yang punya uang,  siapa yang paling deket dia yang akan paling jadi, tetapi kita dorong semua untuk bersaing secara sehat bekerja secara sehat, siapa yang terbaik itu akan jadi pegawai yang mumpuni.

Untuk penempatan dalam jabatan. Ini juga BKD jabar mempersiapkan program 300 Doktoral luar negeri bagi ASN yang berusia 38 tahun ke b`awah,  sejak 2015 lalu sampai hari ini kita punya 8 sdh lulus. Program 300 Doktor ini menyiapkan PNS pemprov Jabar yang punya kwalifikasi S 3 luarnegeri. Dan pastinya tanpa biaya APBD, kita hanya menyiapkan mereka untuk bisa bersaing,  tetapi dari LPDP, beasiswa unggulan, ada ADF, AAF USAID dan sebagainya sekarang posisi PNS pemprov jabar di luarnegeri  sekitar 67 semuanya pendidikan S3. tutupnya @hermanto   

Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close