HeadlineHukrim

LAKRI: Beberapa Daerah di Jabar Terindikasi Korupsi

BANDUNG, BEDAnews.com,- Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) H.M Samuel Steven Lee Lahenko menyatakan pihaknya saat ini tengah membidik kasus korupsi di wilayah Jawa Barat.

Menurutnya, ada beberapa daerah di Jawa Barat yang terindikasi melakukan praktek korupsi. Saat ini pihaknya tengah mendalami kasus tersebut untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib.

“Ada beberapa daerah di Jawa Barat yang menjadi target utama kami. Sebelumnya, sudah beberapa Kepala Daerah yang kami investigasi ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sekarang masih di penjara,” kata Steven disela acara Rapat Pimpinan Nasional Luar Biasa (Rapimnaslub) LAKRI di kawasan Gunung Puntang, Rabu(19/6/2019).

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Kehormatan LAKRI, Haidar Alwi memberikan apresiasi terhadap Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) yang tetap konsisten membantu pemerintah dalam memberantas kasus korupsi di tanah air.

Sejauh ini dikatakan Haidar, peran serta LAKRI bagi pemberantasan korupsi di Indonesia sudah cukup baik.

“Saya sangat apresiasi terhadap LAKRI sebagai lembaga yang selalu memberikan motivasi terhadap pemberantasan korupsi dan memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya tindak pidana korupsi,” kata Haidar.

Karena konsentrasinya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberangkatkan kader-kader terbaik LAKRI untuk mengikuti study banding ke luar negeri.

“Untuk negara yang dikunjungi akan kita bahas dalam rapat LAKRI. Pastinya negara yang kami datangi adalah negara yang telah berhasil memberantas korupsi secara menyeluruh” tuturnya.

Soal penanganan kasus korupsi di Indonesia, Haidar Alwi menuturkan bahwa saat ini masih belum sesuai harapan, termasuk soal tindakan hukum bagi para koruptor. Hal ini tentu saja menjadi catatan penting bagi LAKRI 

“Penangkapan pelaku korupsi di Indonesia seperti OTT dan lain sebagainya sudah bagus, tapi dari sisi pencegahannya masih jauh panggang dari api, karena seperti kita lihat yang terjadi, ketika anggota Dewan satu grup di Malang dan Padang semua masuk dan ditahan di sel,” ungkap Haidar.

Menurut Haidar, hal tersebut dapat terjadi lantaran Indonesia baru mengenal lembaga pemberantasan korupsi setelah reformasi. Ia menegaskan, memberantas korupsi bukanlah menangkap pelaku korupsi sebanyak-banyaknya, tetapi pencegahan korupsi harus lebih diutamakan.

“Itulah fokus LAKRI. Saat ini Indonesia masih belajar bagaimana menangani korupsi secara baik dan elegan, agar nantinya korupsi habis di Indonesia dengan cara-cara yang bermartabat,” ujarnya.

Sementara Ketua Dewan Pelindung LAKRI Brigjen TNI (Mar) Setyabudhie (Purnawirawan) menegaskan, KPK saat ini sangat terbantu dengan adanya LAKRI,

“LAKRI ini sudah terjun ke seluruh Provinsi di Indonesia, maka kita harapkan LAKRI akan lebih besar dan dikenal seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Setyabudhie mengungkapkan, ketika LAKRI melakukan investigasi, hampir pasti mengalami kendala,

“Oleh karena itu, di dalam LAKRI ada DPK dan DPN, karena apabila LAKRI dipersulit ketika akan melakukan investigasi ke sebuah instansi, maka pengurus DPN akan turun untuk mengkomunikasikan,” pungkasnya.

Inspektur Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono menepis anggapan bahwa Indonesia bagian timur rawan kasus korupsi. Menurutnya, hal itu hanya indikasi saja sebab korupsi terjadi hampir disetiap daerah di Indonesia.

“Karena yang namanya korupsi itu terjadi di mana-mana, dan dengan hadirnya LAKRI, maka Inspektorat Provinsi Papua Barat sangat terbantu,” ungkapnya.

Ke depan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan LAKRI bagaimana mengutamakan pencegahan ketimbang tindakan. 

“Sekali lagi, apabila tindakan diutamakan, maka uang negara yang kembali hanya 10 persen, tetapi bila mengutamakan pencegahan, maka uang negara yang kembali bisa mencapai 80 hingga 90 persen,” tegas Sugiyono.

Lebih lanjut Sugiyono mengatakan, KPK saat ini merangkul Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk memperkuat Inspektorat. Sehingga jumlah kasus korupsi di Papua Barat menurun.

“KPK berharap Inspektorat memiliki roh atau jiwa KPK di daerah,” ujarnya.

Sugiyono kembali menegaskan, Inspektorat Provinsi Papua Barat mempunyai target merangkul dan memperkuat LAKRI. Pasalnya, LAKRI adalah LSM yang memiliki kewenangan untuk mengadukan persoalan tindak pidana korupsi di lapangan.

“Bahkan bila LAKRI belum memiliki kantor di Papua Barat, maka mari kita bersama-sama berkantor di Inspektorat Provinsi Papua Barat, dan nantinya inspektorat menindak lanjuti laporan dari LAKRI,” tegasnya. [mae]

Tags
Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close