HeadlineHukrim

IPSPI: Pelaku Pelecehan Anak Disabilitas Bukan Peksos Tapi PNS Dinsos Jabar

BANDUNG, BEDAnews.com,- Masyarakat dihebohkan terjadinya kasus pencabulan yang menimpa seorang perempuan disabilitas rungu wicara yang berusia di bawah umur. Mirisnya, terduga pelaku adalah oknum pekerja sosial (peksos) pada Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat.

Terkait kejadian tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Didiet Widiowati membantah bahwa oknum berinisial SR yang diduga mencabuli anak perempuan disabilitas di Kota Cimahi, Jawa Barat bukan merupakan seorang Pekerja Sosial (peksos).

“Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; pengalaman dan pelatihan di bidang pekerjaan sosial; serta memiliki sertifikat kompetensi sebagai pekerja sosial,” ujar Didiet dalam keterangan resminya, Rabu(19/6/2019)

Menurutnya, SR sendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Widyaiswara Madya yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan tidak memiliki sertifikat sebagai pekerja sosial.

“Oleh karena itu yang bersangkutan bukan pekerja sosial.

Seorang pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya terikat oleh kode etik yang memuat nilai- nilai dan prinsip-prinsip yang merupakan standar perilaku yang harus dipatuhi dalam melaksanakan praktiknya,” tegasnya.

Ia menambahkan, salah satu yang harus dipegang teguh seorang pekerja sosial adalah mengatur tanggungjawab etika pekerja sosial terhadap kliennya. Seorang pekerja sosial, tegasnya, dilarang keras untuk terlibat dalam hubungan seksual (sexual relationships) dengan kliennya atas dasar apapun.

“Dipandang dari perspektif pekerjaan sosial, maka sikap kami adalah mengecam keras perbuatan yang dilakukan SR terhadap kliennya karena dipandang telah melanggar kode etik,” ujar dia.

Menurut Didiet, seorang pendamping seharusnya memiliki komitmen untuk memberdayakan kliennya, bukan memperdayai kliennya dengan alasan apapun, sehingga perlu diberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran perilaku yang dilakukan karena telah mencederai tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selain itu, pendamping bukan hanya memberdayakan, tetapi juga memiliki kewajiban melindungi klien. Prinsip beneficience and do no harm menjadi pegangan peksos dalam memberikan layanan sosial.

“Dalam praktik pekerjaan sosial, apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik (malpraktik), maka pekerja sosial akan mendapatkan sanksi dari Dewan Kode Etik Asosiasi Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI),” jelasnya.

IPSPI adalah organisasi profesi yang mewadahi pekerja sosial di Indonesia, yang saat ini bersama pilar-pilar pekerjaan sosial lainnya sedang memperjuangkan RUU tentang Pekerja Sosial.

Menurut Didiet, jika RUU Pekerja Sosial disahkan maka masyarakat dapat lebih paham tentang siapa yang dimaksud Pekerja Sosial Profesional serta dapat terhindar dari kegiatan malpraktik yang dilakukan oleh pekerja sosial.

” UU Pekerja Sosial memberikan payung hukum bagi pekerja sosial di Indonesia, dan memberikan mandat serta legalitas kepada pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas

Menurut Didiet, pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas.
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu bidang pelayanan pekerjaan sosial.

Dikatakannya, pekerja Sosial menempatkan disabilitas dengan melihat permasalahan sosial baik secara individual maupun kolektif, atau permasalahan kebijakan yang menyangkut hak penyandang disabilitas, pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

“Sebagai salah satu sasaran profesi pekerjaan sosial, maka penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam perspektif pekerjaan sosial dengan tugas utamanya adalah meningkatkan keberfungsian sosial,” pungkasnya.

Peristiwa pencabulan yang menimpa perempuan disabilitas rungu wicara yang berusia di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan diduga terjadi pada pertengahan Mei atau saat Ramadhan 2019.

YR, ibu asuh korban, mengatakan kejadian itu bermula saat korban yang berusia 15 tahun, mengikuti pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD) Dinsos Jabar.

Selama mengikuti pelatihan, warga Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu menginap di mes BRSPD. Pelatihan tersebut dimulai pada Maret hingga Oktober 2019. [mae]

Tags
Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close