Politik

Dr. Tugiman : Untuk Menang, BPN Harus Buktikan Kecurangan TSM di MK.

BANDUNG, BEDAnews – Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres dan cawapres (02) Probowo-Sandi, harus mampu membeberkan tuduhannya secara terang benderang  kepada Mahkamah Konstitusi, terkait gugatan terjadinya “Kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif”, dalam Pilpres 2019.

Demikian dikatakan Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Bandung, Dr. H. Tugiman, SH., MH. kepada awak media, di kampus Unpas Jln. Lengkong Besar 64 Bandung, Senin (27/5/2019), menanggapi  gugatan sengketa hasil Pilpres 2019  oleh kuasa hukum BPN  tanggal 24 Mei yang lalu di Mahkamah Konstutusi (MK).

“Menurutnya, hasil dan Putusan MK terkait gugatan tersebut  akan sangat tergantung fakta-fakta yang terungkap di persidangan,  apakah 51 alat bukti yang diajukan oleh penggugat dapat  diuji dan dibuktikan secara hukum,”  jelas Tugiman.

Diungkapkan Tugiman, mengutip Kamus Besar bahasa Indonesia pengertian  “Terstruktur, Sistematis dan Masif “. Meliputi.  Pertama, terstruktur artinya sudah dalam keadaan disusun dan diatur rapih, Kedua, Sistematis, artinya teratur menurut sistem, mamakai sistem dengan cara yang diatur baik-baik, Sedangkan Masif adalah secara besar-besaran.

“Nah, Kewajiban penggugat adalah membuktikan dan meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi tentang duduk persoalan tersebut,” jelas Tugiman.

Ketika dikonfirmasi, apakah Putusan MK, akan mengubah Hasil Perhitungan KPU, Tugiman menjelaskan, Putusan MK bisa saja mengubah hasil perhitungan suara oleh KPU, akan tergantung dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan,

“Oleh karenanya penggugat wajib membuktikan dalil dalil gugatan berdasaran fakta yang terungkap di persidangan, apabila penggunggat mampu membuktikan kebenaran fakta di persidangan dan diterima Mahkamah Konstitusi,  maka putusan MK dapat mengubah hasil  KPU”, ujarnya 

Terakhir  Tugiman berharap,  semua pihak menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta siap menerima putusam Mahkamah Konstitusi sebagai wujud penghormatan terhadap supremasi hukum dalam sebuah negara yang demokratis.

“ Karena Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat  “ Final and Binding “, maka  harus dihormati dan diterima semua pihak, sebagai refresentasi negara hukum yang demokratis”, pungkasnya. @hermanto

Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close