Politik

Pasca Pengumuman Pemenang Pilpres, KAMI Indonesia Minta Semua Pihak Berjabat Tangan

BANDUNG, BEDAnews.com – Melihat kondisi dan situasi politik nasional yang semakin memanas dan hingga melahirkan polarisasi dan friksi yang menajam pasca pengumuman hasil penghitungan suara nasional pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), maka Komunitas Milenial Ma’ruf Amin untuk Indonesia Institute (KAMI INDONESIA Institute) menyatakan sikapnya.

“Dengan diumumkannya hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Senin(20/5) yang dimenangkan oleh calon presiden nomor urut 01, kami mengimbau agar para kontestan dan simpatisan pemilu saling berangkulan dan berjabat tangan serta menjaga situasi yang kondusif pasca pengumuman KPU ini,” kata Direktur Eksekutif KAMI Indonesia, Rahmat Jabaril, kepada awak media, Selasa(21/5).

Menurutnya, setelah diumumkan hasil pemenang Pilpres ini yang merupakan hari akhir dari proses penghitungan suara manual berjenjang KPU RI, maka ada waktu tiga hari setelahnya hingga tanggal 25 Mei 2019 untuk mensahkan pasangan Jokowi – Amin menjadi pemimpin Indonesia.

“Bila tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi maka tentunya tanggal 25 Mei Indonesia telah sah memiliki Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu,” ujar dia.

Pihaknya menilai adanya rencana aksi massa yang akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019, adalah bentuk kebebasan ekspresi yang tentunya diatur oleh konstitusi. Namun, ia berharap agar aksi massa dilakukan secara konstitusional.

“Kami meminta kepada semua pihak yang akan melakukan aksi massa untuk tetap bergerak berdasarkan koridor undang-undang yang berlaku di wilayah Kekuasaan Negara

Kesatuan Republik lndonesia, dan juga melindungi proses aksi massa dari kemungkinan diboncengi oleh kelompok terlarang yang juga berkeinginan mengganggu situasi keamanan nasional,” imbuhnya.

Lebih jauh ia juga meminta agar semua pihak mewaspadai pergerakan dari kelompok yang anti terhadap konstitusi Negara dan ingin membuat berbagai macam tindakan inkonstitusional.

Pihaknya, mendukung seluruh Aparat Keamanan baik dari TNI maupun POLRI di bawah kendali Kepolisian Republik Indonesia untuk mengambil tindakan tegas sesuai konstitusi Negara pada setiap tindakan inkonstitusional dari pihak yang menginginkan terganggunya situasi keamanan nasional.

“Demikianlah pernyataan ini kami buat, demi menjaga persatuan anak bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masa depan Indonesia Raya yang lebih mensejahterakan rakyat,” tandasnya. [mae]

Tags
Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close