Hukum Kriminal

Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Proyek Cisinga

Bandung, BEDAnews,-

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) di Kabupaten Tasikmalaya. Kelima tersangka berasal dari unsur pemerintahan dan swasta.

"Kami sudah menggelar perkara atas kasus ini sehingga menetapkan lima orang tersangka," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jawa Barat, Abdul Muis Ali, di kantor Kejati Jabar, Jalan L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (24/4).

Abdul Muis Ali mengatakan, kelima tersangka yaitu BA selaku pengguna anggaran sekaligus Kepala Dinas PUPR Tasikmalaya tahun 2017, RR selaku PPK, dan MM selaku Ketua Tim Teknis dan PPHP. Sedangkan dua tersangka lain berasal dari unsur swasta yakni DS dan IP.

"Tapi tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru jika ada keterangan atau bukti tambahan," tambah Abdul.

Menurutnya, penyidikan kasus tersebut memang cukup pelik dan memerlukan proses yang panjang. Pihaknya tak mau main-main dalam menentukan tersangka. Dalam prosesnya, penyidik memerlukan pemeriksaan dari ahli.

"Sejumlah ahli dan saksi telah dimintai keterangan. Totak ada 22 saksi yang sudah kami mintai keterangannya," ujarnya.

Lebih lanjut Abdul Muis Ali menambahkan, berdasarkan poses penyelidikan dan analisa ahli, diperoleh fakta bahwa ada selisih nominal anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih. Anggaran pada proyek Cisinga sendiri diketahui sebesar Rp 25 miliar.

"Berdasarkan penghitungan ahli fisik, ada selisih nilai pekerjaan sebesar Rp 4 miliar lebih. Dan itu merupakan kerugian negara," tegasnya.

Kelima tersangka, lanjut Abdul Muis Ali, dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk saat ini para tersangka belum ditahan.

"Sekarang ini baru penetapan tersangka. Tapi ke depannya jika harus ada upaya paksa tentu akan dilaksanakan. Untuk saat ini tersangka belum ditahan," jelasnya.

Sekedar informasi, kasus tersebut ditangani Kejati Jabar berdasarkan pengaduan masyarakat.

Kejati juga telah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada November 2018 silam. Berdasarkan informasi kasus itu terjadi pada tahun 2017, atau pada saat Pemkab Tasikmalaya masih dipimpin Bupati Uu Ruzhanul Ulum yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar.

Pada tahun itu, Pemkab Tasikmalaya melakukan pembangunan jembatan di Jalan Cisinga Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai anggaran Rp 25 miliar.

Namun dalam perjalanannya, pengerjaan jembatan tersebut tak sesuai spesifikasi. Diduga ada mark up biaya serta pekerjaan di subkontrak kepada perusahaan lain yang tidak sesuai aturan. [mae]

 

Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close